Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Soal Jatah Menteri, Demokrat Kenang Masa Pemerintahan SBY

Sabtu 10 Aug 2019 12:51 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Hasanul Rizqa

SBY memberi penjelasan, ilustrasi

SBY memberi penjelasan, ilustrasi

Foto: Republika
Demokrat tanggapi Megawati yang minta jatah menteri secara terang-terangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Partai Demokrat menyebut, tidak ada partai pendukung pemerintah yang secara terbuka meminta jatah menteri pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, penentuan formasi kabinet dilakukan SBY secara tertutup.

Baca Juga

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari. Dia menanggapi permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang secara terang-terangan meminta jatah menteri paling banyak kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Yang disampaikan Bu Mega, silakan saja. Tapi, pada saat Pak SBY di pemerintahan, tidak ada satu partai politik pun menyampaikan hal itu secara terbuka. Tidak ada satu partai pendukung pun," ujar Imelda di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Dia menegaskan, partai pendukung SBY menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala pemerintahan dalam menyusun kabinet. Demikian halnya, baik pada periode pertama (2004-2009) maupun periode kedua (2009-2014). Pembahasan memang tetap dilakukan, tetapi lebih dengan cara-cara yang tertutup.

"Dalam 10 tahun itu, tidak ada partai-partai koalisi meminta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih di Kongres Partai. Bagi kami, hak prerogatif (presiden) biar jadi kewenangan penuh," kata Imelda.

Demokrat sendiri menilai, permintaan jatah menteri yang disampaikan Megawati dalam pidatonya itu sebagai bentuk komunikasi antara ketua umum partai dengan para kadernya. Imelda menilai, ucapan Megawati bertujuan memotivasi para kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Soal kursi kabinet pasca-pemilu 2019 ini pun, Imelda menyatakan, Partai Demokrat menghormati Joko Widodo selaku présiden terpilih. Jokowi memiliki hak prerogratif untuk memilih menterinya. "Soal kursi kabinet sekali lagi kewenangan seorang presiden, kami tidak pernah bahas itu," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.

Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain.

"Yang jelas (kursi menteri untuk PDI-P) pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi ketika berpidato di acara Kongres ke-V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA