Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Jokowi akan Gabung Kementerian di Pemerintahan Baru

Kamis 15 Aug 2019 01:00 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini

Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 di Cibubur, Rabu (14/8).

Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 di Cibubur, Rabu (14/8).

Foto: Republika/Sapto Andika Candra
Jokowi juga akan menambah kementerian baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal untuk mengubah nomenklatur kementerian dan lembaga dalam pemerintahan periode 2019-2024. Ia mengaku akan menggabung kementerian-kementerian tertentu dan menambah kementerian baru yang dianggap memiliki peran penting. 

Baca Juga

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang baru," ujar Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-58 di Cibubur, Rabu (14/8). 

Penjelasan Jokowi tersebut melanjutkan pernyataannya dalam acara santap siang dirinya bersama para pimpinan media massa sebelumnya. Kementerian lama (bukan nomenklatur baru) disebutkan Jokowi akan dipimpin oleh sejumlah menteri berusia muda. 

Kementerian baru yang digadang-gadang akan dibentuk adalah kementerian yang mengelola investasi. Hal itu dinilai diperlukan karena menurut Jokowi, problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor.

Oleh karena itu, selain bidang investasi, pihaknya pun berniat untuk menata kembali kewenangan pengelolaan ekspor dalam kabinet. Dia menyatakan bahwa soal ekspor bisa saja ditangani oleh kementerian yang berbeda dari sekarang.

Jokowi juga membocorkan bahwa gerbong kabinetnya nanti akan diisi 55 persen menteri berlatar profesional dan 45 persen lain dari partai politik. Artinya, lebih dari separuh komposisi kabinet disusun profesional.

Penekanan yang disampaikan Jokowi bahwa penyusunan kabinet merupakan wewenang penuh miliknya, melontarkan sinyal bahwa partai politik anggota koalisi harus menerima keputusan tersebut. Saat ditanya kembali tentang suara koalisi, Jokowi memilih untuk tidak menjawab. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA