Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Demokrat Setujui Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Kamis 15 Aug 2019 20:22 WIB

Rep: Rizky Suryarandika, Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Foto: Republika/Mimi Kartika
Demokrat menilai kehadiran GBHN akan menetapkan arah bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai demokrat Syarief Hasan menyampaikan partainya menyetujui penggunaan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Partai Demokrat menilai kehadiran GBHN akan menetapkan arah bangsa.

Syarief mengatakan, partai terus mengkaji wacana penerapan GBHN. Untuk sementara ini, kata dia, partainya setuju karena GBHN berdampak positif bagi arah pembangunan.

"Perlu dipikirkan juga memang sih GBHN mungkin bagus karena tentang pembangunan jangka panjang. Jadi tiap ganti Presiden mengacu ke situ. Tapi ini perlu diperdalam mana yang lebih menguntungkan buat rakyat," katanya pada Republika, Kamis (15/8).

Syarief memandang kehadiran GBHN akan membuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah sejalan. Bahkan menurutnya, program kampanye capres nantinya tak akan jauh dari GBHN itu.

"GBHN juga bagus jadi ada patokan bagi capres yang akan maju dan setelah terpilih acuan ke situ. Sekali pun Presiden ganti arah pembangunan sama saja," ujarnya.

Sebab, Syarif selama ini menyoroti kampanye capres cenderung berbeda-beda. Hal ini, kata dia berpeluang menyulitkan pemilih menentukan pilihan.

"Kalau semua acuan ke GBHN nanti kampanye sama saja semua capres. Tidak kayak sekarang ya beda-beda," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan, publik sebaiknya waspada dengan isu-isu lain yang mengiringi wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Pihaknya menilai, ada isu terselubung parpol yang mengiringi wacana ini.

Veri menjelaskan, jika diamati, mengemukanya isu GBHN terjadi secara berproses. Pertama, wacana menghidupkan kembali GBHN kemudian dilanjutkan dengan amandemen uud 1945 .

"Selanjutnya, soal MPR sebagai lembaga tertinggi dan ada isu lagi soal pemilihan presiden secara langsung. Kalau kita baca rentetan isunya, ini bukan hanya soal GBHN saja. GBHN bukan isu sentral yang ingin didorong, " ujar Veri dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA