Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Jokowi Izin Pindahkan Ibu Kota, Fadli Zon:Uangnya Dari Mana?

Jumat 16 Agu 2019 17:48 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Fadli Zon meminta kajian serius khususnya soal infrastruktur dan sumber daya Ibu Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk mematangkan kajian pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut politisi Partai Gerindra itu, soal pemindahan ibu kota bukan sekadar keinginan semata, tapi menyangkut banyak hal tentang kemampuan finansial Indonesia memindahkan ibu kota.  

Baca Juga

"Harus ada satu kajian yang sangat serius. Apa pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas? Uangnya darimana?" kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (16/8). 

Menurut Fadli, kajian ibu kota yang sudah dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini masih mentah. Persoalan infrastruktur hingga sumber daya yang dimiliki pemerintah harus dipertimbangkan dengan sangat matang. 

Perlu ada satu rumusan dan rancangan yang benar-benar tepat. Sebab, negara-negara di dunia yang melakukan pemindahan ibu kota melewati tahap perancangan dengan waktu yang cukup lama. Kemampuan sumber daya manusia yang tersedia harus diperhitungkan dilihat secara detail oleh pemerintah agar tidak menjadi proyek mangkrak. 

"Bukan hanya statement saja. Gagasan pemindahan ibu kota bukan hal baru. Bung Karno dan Bung Hatta juga ingin memindahkan, tapi lihat prioritas ekonomi kita," tuturnya. 

Fadli menambahkan, para ekonomi, akademisi, dan intelektual harus dilibatkan secara penuh untuk mengkaji pemindahan ibu kota. Hal itu agar pemindahan ibu kota negara menjadi solusi untuk pemerataan, bukan hanya keinginan pemerintah semata. 

Pemerintah, lanjut Fadli, harus mencari lokasi yang benar-benar strategis, aman, dan murah. Skema pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh APBN juga harus dipetakan secara jangka panjang. "Waktu itu dikatakan tidak dibiayai oleh APBN. Lantas oleh siapa? Jangan sampai justru ini mengundang keterlibatan asing masuk campur tangan urusan kita," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo lewat pidatonya dalam Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,  Jumat (16/8) pagi memohon restu kepada seluruh masyarakat dan tokoh bangsa untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota dilakukan demi visi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintah. 

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah swt. saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujarnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA