Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Politikus PKS: Pemindahan Ibu Kota tidak Tepat

Ahad 18 Agu 2019 14:36 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Pemindahan Ibu Kota tak tepat jika melihat keuangan negara, utang, dan beban ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan adalah langkah kurang tepat. Politikus PKS tersebut menilai hal tersebut melihat situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini.

Baca Juga

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya memindahkan ibu kota," kata Mardani di Jakarta, Sabtu (17/8).

Dia menilai perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain. Menurut Mardani yang merupakan Ketua DPP PKS itu pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara.

"Ada hal menarik dari pidato Presiden Jokowi yang kembali menyinggung mengenai ide pemindahan ibu kota. Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," ujarnya.

Mardani menilai ide pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik. Dia mengusulkan kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibu kota, infrastruktur, tata ruang, sumber daya manusia, dan dana dalam jangka panjang.

"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ‘ibu kota’ nya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia meminta pemerintah harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya karena untuk mewujudkan ide pemindahan ibu kota harus transparan dan sesuai standar good corporate governance.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI mengatakan, bahwa dirinya meminta izin kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Menurut Joko Widodo, ibu kota negara bukan hanya simbol tapi menjadi representasi kemajuan bangsa.

"Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang akan hidup selamanya. Dirgahayu RI. Dirgahayu Pancasila. Merdeka," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA