Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

PDIP Ungkap Peluang Boyong Risma Ikut Pilkada Jakarta

Selasa 20 Aug 2019 10:48 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menjabat tangan Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini (kiri) yang dilantik di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menjabat tangan Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini (kiri) yang dilantik di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Risma baru saja ditetapkan sebagai ketua DPP PDIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani hengkang ke DKI Jakarta. Dia tidak menutup kemungkinan jika Risma bisa saja diboyong ke Ibu Kota pada Pilkada 2024 nanti.

Baca Juga

"Ya bukan langkah awal, beliau sudah di Jakarta. Dan bukan awal lagi," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (20/8).

Hal tersebut diungkapkan Hasto menyusul pelantikan Tri Rimsaharani pada Senin (19/8) lalu sebagai ketua DPP PDIP. Dia mengatakan, duduk sebagai ketua DPP artinya Risma sudah berada di Jakarta karena DPP partai berada di ibu kota negara.

Namun, dia enggan membicarakan lebih lanjut terkait peluang Risma ke Jakarta. Mantan sekretaris tim pemenangan presiden terpilih Joko Widodo ini berpendapat, Pilkada DKI masih pada 2024, sehingga masih sangat jauh. Sementara, yang dekat adalah Pilkada 2020.

Meski demikian, partai politik tetap harus memperkuat mekanisme kelembagaan kepemimpinan untuk menyiapkan calon pemimpin guna menjadi kepala daerah untuk pilkada. Sebabnya, dia mengatakan, PDIP juga tengah menyiapkan calon pemimpin untuk Pilkada 2020 dan 2024.

Sebelumnya, terkait posisi Risma sebagai ketua DPP Bidang Kebudayaan, Hasto mengatakan, tugas dia adalah untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian. Dia melanjutkan, tugas Risma harusn dianggap sebagai kebijakan lokal dan mengimplementasikan dalam seluruh kebijakan-kebijakan baik di tingkat nasional maupun partai politik.

"Sehingga gerak kebudayaan untuk menjalankan Pancasila dengan rasa cinta tanah air bisa dijalankan dengan baik," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA