Jumat, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Jumat, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Kemenhub dan Pemkab Subang Sinergikan Bidang Pelayaran

Selasa 20 Agu 2019 14:15 WIB

Red: Agus Yulianto

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjalin kerja sama untuk menyinergikan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjalin kerja sama untuk menyinergikan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran.

Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Perjanjian kerja sama yang perlu segera dilaksanakan adalah penyediaan air bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelabuhan memiliki peran untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pun menjalin kerja sama untuk menyinergikan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran. Apalagi, hal itu pun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 68 dan Pasal 114 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pelayaran di pada Selasa (20/8), di Jakarta.

Nota Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo selaku Pihak Pertama yang mewakili Kementerian Perhubungan dan Bupati Subang H Ruhimat selaku pihak kedua yang mewakili Pemkab Subang.

"Penandatanganan ini merupakan bentuk saling dukung dan meningkatkan sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna," ujar Agus dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama tersebut meliputi kerjasama penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan di Kawasan Pelabuhan Patimban sedangkan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama.

Dalam hal ini Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban sebagai pelaksana untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Pemkab Subang. Namun demikian, Agus juga meminta, agar semua proses pekerjaan baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis harus tetap dipenuhi.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Subang harus menyiapkan semua perangkat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga semua proses pembangunan complay dan security," tegas Agus.

Lebih jauh disebutkan proses penyusunan kerjsama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang akan dilakukan mengikuti ketentuan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam koridor pemanfaatan dan optimalisasi aset negara dengan prinsip adil, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjsama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang. Salah satu perjanjian kerja sama yang perlu segera dilaksanakan adalah penyediaan air bersih di kawasan Pelabuhan Patimban dengan prinsip non monopoli, transparan, adil dan berkelanjutan sesuai koridor ketentuan perundang-undangan.

Adapun Nota Kesepakatan Bersama ini rencananya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bupati Kabupaten Subang H Ruhimat yang akrab disapa Jimat mengatakan, Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi langkah awal daerah untuk berkontribusi langsung bagi pembangunan Pelabuhan Patimban melalui pemberian kesempatan bagi masyarakat ikut serta secara aktif dan seluas luasnya.  

"Saat inipun kami telah menyiapkan perusahaan khusus yang melibatkan Pemerintahan Kabupaten Subang dan masyarakat yaitu PT Subang Patimban Jaya, terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban,” kata Jimat.

Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu dari proyek strategi nasional yang banyak mendapat perhatian publik, baik nasional maupun internasional dan merupakan perwujudan dari Nawa Cita Pemerintah Indonesia.  

Pelabuhan Patimban dibangun pemerintah bertujuan untuk meningkatkan bisnis pelayaran, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendukung kegiatan bisnis masyarakat.  Untuk itu, peran serta aktif dan kerja sama yang baik Kabupaten Subang terhadap suksesnya pembangunan dan beroperasionalnya Pelabuhan Patimban, sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA