Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Wakil Papua di DPR Desak Pemerintah Tindak Pelaku Persekusi

Selasa 20 Aug 2019 17:08 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Dadang Kurnia/ Red: Andri Saubani

 Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik.

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik.

Foto: DPR RI
Sidang Paripurna DPR hari ini sempat diwarnai interupsi terkait ricuh di Manokwari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat asal Papua, Willem Wandik, sempat menginterupsi jalannya Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (20/8). Ia ingin, pemerintah segera mengatasi persoalan yang terkait dengan kericuhan di Manokwari, Papua Barat.

"Kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja," ujar Willem, Selasa (20/8).

Willem menilai, kericuhan di Manokwari disebabkan oleh persekusi yang dilakukan sejumlah oknum kepada mahasiswa Papua yang berada di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Willem ingin pemerintah bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang dapat mencederai persatuan Indonesia.

"Tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga di Kota Malang," ujar Willem.

Interupsi soal Papua juga dilayangkan oleh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Steven Abraham. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri memberi teguran kepada kepaa daerah yang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan mahasiswa asal Papua.

"Teguran juga dari Mendagri harus ada kepada pejabat yang berkelakuan kurang bagus. Bagi saya, lahir dan besar di Papua merupakan kebanggaan bagi kita," ujar Steven.

Kepolisian juga diminta untuk mengusut tuntas tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Ia tak ingin orang Papua dianggap sebagai pihak yang tak mencintai Indonesia.

"Ini harus diusut secara tuntas dan tegas. Karena kita adalah satu bangsa, dan kalau bisa ini yang terakhir," ujar Steven.

Baca Juga

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang menggeruduk asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu, hari ini dikumpulkan di Mapolda Jatim, Surabaya. Tiga OKP yang mendatangi Polda Jatim itu ialah Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), dan Pemuda Pancasila (PP).

"Kapolda Jatim ingin koordinasi dengan pihak Ormas karena situasi yang di sana sedang panas," kata perwakilan OKP Tri Susanti, saat mendatangi Mapolda Jatim.

Perempuan yang akrab disapa Susi itu menyatakan, Polda Jatim mengundang OKP tersebut, untuk meredam situasi yang panas di Papua dan Papua Barat, tepatnya di Manokwari, Jayapura, dan Sorong. Susi mengatakan, forum yang digelar juga menjadi kesempatan Ormas terkait untuk menjelaskan dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di lokasi. "Jadi memang ini hanya untuk cooling down (meredam)" ujar Susi.

Susi membantah pihaknya melakukan pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dia mengatakan, pihaknya hanya ingin menegakkan pengibaran bendera merah putih di asrama Papua, yang selama ini mereka menolak untuk memasangnya.

"Tidak benar bahwa pada saat massa OKP beraksi di asrama mahasiswa Papua terjadi pengusiran. Tujuan kami untuk merah putih dan ternyata berdampak seperti itu, dan mungkin ada pihak lain yang sengaja mengkondisikan," kata Susi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA