Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Anies akan Hentikan Semua Bantuan untuk Pengungsi

Jumat 23 Agu 2019 06:30 WIB

Red: Nidia Zuraya

Perwakilan UNHCR temui pendemo imigran yang mencari tempat tinggal atau suaka di depan gedung Menara Ravindo, Kebon Sirih, Kamis (4/7).

Perwakilan UNHCR temui pendemo imigran yang mencari tempat tinggal atau suaka di depan gedung Menara Ravindo, Kebon Sirih, Kamis (4/7).

Foto: Republika/Nugroho Habibi
Anies menyerahkan keputusan status dan pemulangan para pengungsi ke UNHCR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya mengembalikan tanggung jawab mengenai pengungsi dan pencari suaka pada Komisioner Tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) dan Pemerintah Pusat. Anies mengatakan dengan demikian pihaknya akan mencabut semua bentuk bantuan pada para pengungsi yang saat ini ditempatkan di gedung eks Kodim Kalideres pada tanggal 31 Agustus 2019 mendatang.

"Seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNCHR, kewenangannya ada di sana. Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar disaat UNCHR belum menjalankan. Tapi kita harus kembalikan kepada kewenangannya dan itulah yang sekarang kita lakukan," ucap Anies di Jakarta, Kamis (22/8).

Selanjutnya, kata Anies, keputusan untuk status dan juga pemulangan para pengungsi dan pencari suaka, ada di tangan UNHCR dan Pemerintah Pusat. "Itu keputusan di UNHCR untuk pemulangan dan untuk kepastian tetap tinggal atau tidak ada di tangan pemerintah pusat karena kan statusnya WNA," ujarnya.

Sehingga, kata Anies, karena statusnya warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia, bukan menjadi wewenang DKI Jakarta, melainkan wewenang Pemerintah Pusat. "Ketika mereka diputuskan untuk tetap berada di wilayah hukum Indonesia maka keputusannya bukan di Pemprov, tapi di pemerintah pusat, kalau Pemerintah Pusat memutuskan mereka berada di Indonesia nanti baru kita berbicara tentang di mananya," ucap Anies menambahkan.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para pengungsi dan pencari suaka yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dipastikan akan dihentikan seluruhnya pada akhir Agustus.

"Rabu kemarin DPRD sudah mengundang Pemprov, UNHCR dan IOM membicarakan soal pencari suaka. Di sana disepakati bahwa batasnya pada tanggal 31 Agustus bukan lagi wewenang Pemprov, tapi dikembalikan ke UNHCR," kata Prasetio di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini DKI sendiri menampung para pencari suaka sekitar 1.500 orang di kawasan Kali Deres, Jakarta Barat selama 41 hari. Sementara itu total jumlah pencari suaka yang berada di Jakarta ada sekitar 14 ribu orang dengan 8.000 ditangani IOM.


Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA