Kamis, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Kamis, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Pemblokiran Internet di Papua Disebut Melanggar Hukum

Jumat 23 Agu 2019 09:48 WIB

Rep: Dian Erika N/ Red: Indira Rezkisari

Sejumlah massa Aksi Kamisan dan Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/8).

Sejumlah massa Aksi Kamisan dan Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/8).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Akses internet membantu jaga transparansi kondisi di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan masyarakat sipil menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah melakukan pemblokiran internet sementara di Papua dan sekitarnya. Pemblokiran melalui sejumlah penyedia layanan seluler ini disebut melanggar hukum.

Baca Juga

Direktur Eksekutif Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) Damar Juniarto, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat melanggar hukum negara sendiri. "Sebab, hal itu mencegah orang melakukan pekerjaan mereka. Ini adalah langkah mundur dalam demokrasi dan pelanggaran serius," katanya sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Jumat (23/8).

SAFEnet pun mengampanyekan penolakan atas kebijakan pemerintah tersebut.  Kampanye di media sosial dengan menggunakan tagar #KeepItOn dan #NyalakanLagi meminta pemerintah agar mencabut larangan internet di Bumi Cendrawasih tersebut.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, mengatakan pelambatan dan pemblokiran akses internet dikhawatirkan akan membuat masalah Papua terus berkepanjangan. Alih alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi.

"Pelambatan akses internet dapat menjadi 'penjara' yang lain bagi Papua dan bagi publik. Berdasarkan cara-cara yang dipilih negara dalam menangani situasi yang memanas di Papua, negara justru semakin memperlihatkan kegagalannya dalam mengidentifikasi masalah utama Papua serta cara-cara demokratis dalam menanganinya," tegas sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis.

Seharusnya, lanjut dia, penambahan aparat bersenjata dalam rangka mengamankan situasi diimbangi dengan pembukaan akses informasi seluas-luasnya. Hal ini menurutnya demi memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparat keamanan demi mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM.  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA