Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Bonus Demografi Harus Dikelola Agar tak Jadi Perangkap

Jumat 23 Aug 2019 14:29 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, Tobias Ginanjar.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, Tobias Ginanjar.

Foto: Foto: Arie Lukihardianti/Republika
Upaya penting yang harus dilakukan dengan membekali pendidikan dan keterampilan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bonus demografi yang dialami Indonesia pada 2030 mendatang diyakini menjadi modal besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut  salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, Tobias Ginanjar, ledakan jumlah penduduk berusia produktif inipun akan menjadi ancaman jika tidak dipersiapkan dengan baik.

"Bonus demografi ini jadi peluang, bisa juga jadi perangkap kalau kita tidak bisa memanfaatkan momentum itu," ujar Tobias kepada wartawan, Jumat (23/8).

Tobias mengatakan, salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah dengan membekali pendidikan dan keterampilan yang mumpuni agar warga berusia produktif ini bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan. Yakni, bagaimana kita membina generasi muda agar bisa mandiri, mempunyai kompetensi dan lain-lain. 

Tobias menilai, Pemprov Jabar mempunyai peran yang besar karena memiliki kewenangan penuh terhadap SMK. Seperti diketahui, sekolah vokasional ini diharapkan bisa mencetak tenaga kerja terampil.

"Tapi saat ini ternyata lulusan SMK banyak yang menganggur. Padahal orang masuk SMK itu ingin dapat kerja," katanya.

Tobias pun mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) yang ingin memperbaiki kurikulum di SMK. Cara ini harus dilakukan agar lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kabutuhan industri.

Tobias menilai, selain menyediakan SMK yang kejuruannya sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah pun harus menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam hal ini pelaku usaha. Ini tidak kalah penting agar bisa memastikan lulusan sekolah vokasional itu bisa terserap dunia kerja.

"Harus diciptakan lapangan kerjanya. Ketika mereka lulus, bisa disalurkan kerja," katanya. 

Selain merevitalisasi SMK, Tobias pun meminta pemerintah dan pihak terkait lainnya agar lebih sering memberi pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda. Dengan diberi pemahaman akan hal itu, generasi muda akan lebih mandiri bahkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Terlebih, di era digitalisasi ini akan semakin banyak peluang yang tercipta.

"Makanya bagaimana peran pemerintah agar generasi muda kita ini punya basis kewirausahaan," katanya. 

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menggunakan cara-cara yang tepat dalam membina generasi muda agar tepat sasaran. Sebagai salah satu legislator muda yang juga aktif dalam komunitas generasi muda, dia memahami betul karakter para calon penerus bangsa itu. "Anak-anak muda tidak mau didekati kalau tak ada kesamaan dengan mereka," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pembinaan generasi muda bisa dilakukan dengan masuk ke komunitas-komunitas mereka. "Di Jawa Barat kan banyak komunitas anak muda. Ada penyuka sepakbola, otomotif, sampai agama, ada pemuda hijrah," katanya.

Tobias mencontohkan,  komunitas bobotoh (pendukung klub sepakbola Persib Bandung) bisa diberi pelatihan kewirausahaan tentang membuat dan mendistribusikan kaos sepakbola. Apalagi, saat ini cabang olahraga tersebut sudah menjadi industri yang cukup menjanjikan.

"Banyak bobotoh yang berwirausaha bikin kaos. Menurut saya perlu dikembangkan, jadi agar bukan hanya dijual di Jawa Barat, tapi bisa bikin kaos klub lainnya bahkan dunia," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA