Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Jakpro Tunggu Kesepakatan Awal untuk Proyek Formula E

Ahad 18 Aug 2019 02:27 WIB

Red: Israr Itah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto.

Foto: Antara/Nova Wahyudi
Head of Agreement merupakan langkah pertama dari langkah perjanjian selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang hampir dipastikan menjadi pengelola balap mobil Formula E di Jakarta, menyatakan menunggu kesepakatan awal (Head of Agreement/HoA) untuk segera menindaklanjuti proyek tersebut.

Baca Juga

Head of Agreement  merupakan langkah pertama dari langkah perjanjian selanjutnya sebagai pengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait. Ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pemberi kuasa pada Jakpro sebagai pengelola dan tuan rumah acara, dengan FIA sebagai pemilik hak paten balapan.

“Karena itu, kami belum bisa membuat detail rencana karena semua infrastruktur dari mulai pagar, keamanan, dan lainnya itu hak patennya mereka. Jadi jangan bilang Jakpro belum membuat detail rancangannya, karena memang belum mendapatkannya,” kata Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto di Jakarta, Sabtu (17/8).

Dwi mengatakan, ketika HoA ditandatangani FIA (Federasi Otomotif Internasional) dan Pemprov DKI Jakarta, barulah pihaknya akan segera menindaklanjuti penunjukan tugas itu. Namun Dwi mengharapkan kepastian yang lebih cepat mengingat beberapa jenis infrastruktur harus dikebut.

Nah yang perlu diketahui, overlay aspal itu harus selesai Maret, kalau balapan dilaksanakan Juni. Karena aspal itu harus dua bulan sebelum event utama, sehingga gak ngelupas. Karena kecepatannya hampir 300 km/detik,” ujarnya.

Menyusul penunjukan itu, Dwi mengatakan pihaknya telah mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran yang diajukan oleh Jakpro tersebut sebesar Rp 305,2 miliar.

“Rencananya memang ditunjuk, makanya kemarin kami mengajukan PMD untuk Formula E guna membangun infrastrukturnya seperti lintasan, keamanan, jaringnya, pagar, itu belum ada. Nah itu kami ajukan, dan kenapa baru ajukan kemarin karena memang pergerakannya ini kan cepat, sehingga belum masuk ke rencana KUPA PPAS-nya (APBD-P 2019) Jakpro. Jadi kami masukkan 2020 dengan dasar kota-kota yang pernah merencanakan,” ujarnya.

Formula E disebut-sebut oleh Pemprov DKI Jakarta akan dihelat pada 2020 mendatang. Untuk balapan tersebut, DKI Jakarta sudah mengusulkan anggaran sebanyak 20,79 juta pound atau sebesar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 yang telah disepakati sejak Selasa (13/8) lalu antara Pemprov dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Uang tersebut, dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Commitment Fee penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan pada FIA sebagai pemegang merk Formula E.

Pada Kamis (15/8), Pemprov DKI Jakarta mengajukan sekitar Rp 934 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020.

Adapun pengajuan anggaran Rp 934 miliar tersebut memiliki rincian biaya untuk penyelenggaraan sebesar 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp 556 miliar (yang kemungkinan ditunda oleh DPRD). Dinas juga menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019.

Kemudian, Jakpro juga mengajukan anggaran senilai Rp 305,2 miliar. Dengan demikian total rencana anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan balap Formula E adalah senilai Rp 1,6 triliun.

Rincian penggunaan dana Rp 305,2 miliar oleh Jakpro untuk Formula E:

- Pre FS dan R&D sebesar Rp5 miliar.

- Civil work dan pembuatan jalan raya sebesar Rp 122 miliar.

- Dinding dan pagar sebesar Rp 48 miliar.

- Pembuatan trek dan jalur balap sebesar Rp 67,2 miliar.

- Layanan umum seperti keamanan, pembersihan, pengelolaan sampah, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir sebesar Rp 10 miliar.

- Honor untuk tim pelaksana lokal sebesar Rp 6 miliar.

- Biaya lain yang belum terduga sebesar Rp 25 miliar.

- Safety dan race material sebesar Rp 35 miliar.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA