Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Ini Kata Mahfud MD Soal Kasus Hukum UAS

Jumat 23 Aug 2019 17:29 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, usai menghadiri Simposium  Nasional Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  (UII), Sabtu (29/6).

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, usai menghadiri Simposium Nasional Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (29/6).

Foto: Republika/Wahyu Suryana
Mahfud meminta semua pihak menunggu kajian mendalam yang saat ini kepolisian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara terkait laporan dugaan penistaan agama terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS). Dia meminta semua pihak menunggu kajian mendalam yang saat ini sedang dilakukan kepolisian.

"Nah sekarang silahkan sedang dipelajari oleh aparat, karena itu setiap laporan yang masuk dianalisis seberapa besar urgensinya," kata Mahfud MD di Jakarta, Jumat (23/8).

Baca Juga

Saat ini, Mahfud berpendapat, kepolisian hanya perlu mendalami dua hal penting. Yakni mens rea yang artinya ada niatan untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai orang lain dan actus reus atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana.

"Itu sudah ada, tetapi mens rea-nya kan dilihat dengan konteks di mana dia bicara, dalam konteks apa dalam forum apa itu akan bisa ditemukan. Itu tugasnya yang menerima laporan," katanya.

Menurut Mahfud, UAS sudah menjelaskan posisinya saat melontarkan kalimat yang dinilai menyinggung itu. Untuk itu, Mahfud sepakat dengan seruan MUI bahwa kasus UAS dicukupkan saja dan tidak usah diperpanjang. 

Mahfud menilai, akan lebih baik jika dalam kasus ini semua pihak meminta maaf dan memaafkan. Mahfud mengatakan, meminta maaf dan memaafkan merupakan ajaran agama apa pun.

"Yang minta maaf orang yang salah atau orang yang benar tapi disalahpahami, nggak apa-apa minta maaf. Kalau saya si minta maaf nggak apa-apa, dia merasa benar tapi menimbulkan kesalahpahaman ya nggak masalah," katanya.

Kepolisian sudah menyatakan akan mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menangani kasus UAS. Aparat mengaku tidak akan bertindak sembarangan dalam menangani kasus tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memanggil UAS guna mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kasus tersebut. Setelahnya, MUI meminta kasus UAS tidak dibawa ke ranah hukum, tetapi diselesaikan secara kultural di antara tokoh agama.

Terkait kasus tersebut MUI kemungkinan pada pekan depan berencana akan menemui sejumlah tokoh agama pemuka agama lain. MUI mengaku masih mencari waktu yang pas untuk menemui para tokoh agama tersebut.

MUI sebelumnya juga menegaskan jika mereka tidak dalam posisi membela UAS dalam persoalan ini. MUI lebih kepada upaya untuk mendinginkan suasana serta mencari titik temu atas masalah tersebut.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA