Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Politikus Partai Golkar Saling Sindir Soal Munas

Sabtu 24 Aug 2019 18:59 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Bayu Hermawan

Logo Partai Golkar.

Logo Partai Golkar.

Foto: Dokrep
Politikus Golkar mempertanyakan alasan Munas tak digelar sebelum pelantikan presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar 'terbelah' soal waktu pelaksanaan musyawarah nasional (Munas). Sebagian mendukung Munas digelar sebelum pelantikan presiden terpilih dan sebagian justru mendesak agar pelaksanaan munas dipercepat.

Baca Juga

Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, bahwa yang mendesak musyawarah nasional (munas) dipercepat sebelum pelantikan presiden diduga memiliki tujuan tertentu. Salah satunya agar bisa ikut andil menentukan sosok calon menteri Joko Widodo. Pernyataan Ace memunculkan polemik baru di internal Partai Golkar.

Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menilai bahwa pernyataan Ace itu tidak berdasar dan secara tidak langsung Ace menunjukan ke publik bahwa dirinya tidak paham mekanisme organisasi. Justru yang mengusulkan seseorang menjadi pejabat publik dari partai itu ketua umum atau bisa melalui pleno.

"Kalau saya pake logika terbalik akan timbul pertanyaan kenapa DPP PG mengulur-ngulur waktu Pleno, Rapim dan Munas?," ujar Syamsul dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8).

Lanjut Syamsul, mengulur waktu munas dilakukan kemungkinan karena takut kehilangan dan atau takut terganggu kepentingannya untuk menjadi pejabat publik. Oleh karena itu kenapa agenda-agenda penting partai diabaikan dulu oleh kepemimpinan DPP Partai Golkar saat ini. 

Kemudian terkait dalil kedua yang disampaikan Ace bahwa selama ini munas partai golkar selalu digelar pada penghujung tahun yakni di bulan Desember. Menurut Syamsul, pernyataan tersebut keluar dari Ace karena mengalami kelirumologi akibat terserang apa yang disebut dengan the Power Syndrome.

"Tidak ada bahasan dalam AD ART dan PO bahwa Pelaksanaan munas golkar dilaksanakan pada penghujung tahun dan bulan Desember," katanya.

Syamsul menambahkan, AD-ART menyebutkan Munas Partai Golkar dilaksanakan 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan. Terkait waktu pelaksanaan dibahas dan ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Ia juga menjawab dasar yang menjadi alasan kenapa pihaknya meminta DPP Partai Golkar segera menggelar Pleno dan Rapim untuk mempersiapkan munas.

"Pertama terkait konsolidasi partai pasca pileg dan pilpres sekaligus konsolidasi persiapan Pilkada serentak tahun 2020 yang prosesnya sebentar lagi," jelas Syamsul.

Kedua, kata Syamsul, evaluasi kinerja DPP Partai Golkar pascapilpres dan pileg. Ketiga, bahwa sejak 1 Januari 2019 DPP Partai Golkar tidak lagi melakukan rapat pleno sampai saat ini. Bahkan menurut Syamsul, sesungguhnya daftar caleg yang didaftarkan ke KPU itu juga tidak diplenokan. 

"Pesan moril saya kepada bung Ace untuk lebih objektif dan cerdas memahami masalah organisasi agar tidak menepuk air didulang karena akan kepercik di wajah sendiri," ucap Syamsul.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA