Minggu, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Minggu, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Pemerintah Dorong Penyediaan Rumah Murah Berbasis Komunitas

Ahad 25 Agu 2019 15:37 WIB

Rep: Rahayu Subekti / Red: Gita Amanda

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah aset program bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke pemerintah daerah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah aset program bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke pemerintah daerah

Pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan perizinan hingga subsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus mendorong penyediaan atau pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berbasis komunitas. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid saat menghadiri pencanangan pembangunan perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land Asri Griya di Palembang, Sabtu (24/8) lalu, mengatakan hal tersebut masih membutuhkan dukungan banyak pihak.

Baca Juga

Khalawi mengatakan Kementerian PUPR mengajak pemerintah daerah, pengembangan perumahan, dan perbankan untuk meningkatkan kolaborasi membangun perumahan skala besar berbasis komunitas. Dia memastikan pemerintah sudah menyiapkan insentif tersendiri untuk mendukung hal tersebut.

“Pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan perizinan, subsidi bagi MBR dan bantuan prasarana dan utulitas umum (PSU) bagi pengembang,” kata Khalawi, Sabtu.

Dia menjelaskan, perumahan BPS Land menjadi salah satu model perumahan berbasis komunitas yang dibangun dengan pola hunian berimbang. Terutama dalam keseimbangan antara jumlah rumah mewah, menengah, dan sederhana.

“Kami berharap pengembangan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang dapat terus dilaksanakan di daerah-daerah lain,” tutur Khalawi.

Dia menambahkan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan. Beberapa diantaranya seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan. 

"Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” jelas Khalawi.

Sementara itu pengembang BPS Land yakni PT Cipta Arsigriya akan membangun sebanyak tiga ribu unit rumah subisidi tipe 36/72 dari Kementerian PUPR. Pembangunan tersebut dibuat dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subisidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui bank pelaksana salah satunya Bak Tabungan Negara (BTN).

Direktur Utama Cipta Arsigriya Chandra Huisanto mengatakan perumahan tersebut berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri yang bertugas di Sumatra Selatan. “BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektare sebanyak tiga ribu unit. Untuk tahap pertama kami membangun dua ribu unit,” ungkap Chandra.

Chandra menambahkan dalam membangun kawasan BPS Land akan fokus dengan kualitas bangunan. Chandra memastikan semuanya akan dipertimbangkan untuk menjaga kualitas bangunan tetap baik namun dengan harga yang terjangkau.

“Bahkan kami juga melakukan pengawasan secara langsung untuk menjaga kualitas huniannya,” tutur Chandra.

Saat ini, sudah sebanyak 300 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang variatif antara 40 sampai 80 persen. Selain itu, kata Chandra, juga dibangun jalan lingkungan, drainase yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dan penyambungan instalasi listrik dan air. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA