Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Asing tak Boleh Ikut Campur BPJS Kesehatan

Senin 26 Aug 2019 21:34 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Andi Nur Aminah

Fahira Idris

Fahira Idris

Foto: ANTARA FOTO
Jangan setiap persoalan yang mendera bangsa ini kita minta bantuan negara lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris mengingatkan pemerintah dan manajemen Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tidak melibatkan pihak asing untuk mengatasi persoalan defisit keuangan. Pelayanan kesehatan adalah marwah bangsa dan harus diselesaikan sendiri oleh bangsa ini. Jika pemerintah memprioritaskan persoalan defisit BPJS Kesehatan maka defisit bisa diatasi.

Baca Juga

“Jangan setiap persoalan yang mendera bangsa ini kita minta saran dan minta bantuan negara lain. Kita bisa selelsaikan persoalan kita sendiri. Tinggal pemerintah mau jadikan persoalan defisit BPJS Kesehatan ini sebagai skala prioritas atau tidak,” tegas Fahira dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/8).
 
Oleh karena itu, Fahira meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan tidak putus asa untuk menyelesaikan persoalan defisit secara mandiri. Berbagai skema untuk mengikis dan menghentikan defisit keuangan tinggal dikaji kembali secara mendalam untuk kemudian dikonsultasikan dengan parlemen. Terkait sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan perlu diperbaiki karena menjadi salah satu sebab defisit.

"Tidak perlu saran apalagi tawaran kerja sama dengan perusahaan asuransi asing. Kalau tiba-tiba meminta bantuan asing terkait teknologi informasi asuransi dan pelayanan kesehatan nasional, apa kita tidak menampar muka sendiri,” tambahnya.

Fahira mengatakan, wacana agar BPJS Kesehatan meminta saran, bantuan apalagi penjajakan kerja sama dengan perusahaan asuransi asing sebaiknya dihentikan. Karena akan menambah polemik dan pasti ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia menuntut agar pemerintah menjadikan defisit keuangan BPJS Kesehatan sebagai skala prioritas untuk diselesaikan secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing.

“Kenapa defisit BPJS Kesehatan terus bertambah, karena oleh pemerintah belum dijadikan skala prioritas. Saya mau ingatkan pelayanan kesehatan itu sendi utama kehidupan bangsa ini. Jika terganggu bisa melahirkan berbagai persoalan baru yang pelik,” tutup Fahira. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA