Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Kemenkominfo Belum akan Cabut Pemblokiran Internet di Papua

Rabu 28 Aug 2019 15:03 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny / Red: Ratna Puspita

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangarepan

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangarepan

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kemenkominfo akan menunggu masukan dari aparat keamanan sebelum cabut blokir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan sekitarnya masih berlangsung. Kemenkominfo menegaskan ada rekomendasi pihak keamanan sehingga kebijakan ini terus berlanjut. 

Baca Juga

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangarepan mengatakan pemblokiran masih terjadi hingga Rabu (28/8) siang. "Setelah pertemuan dengan Ombudsman ini kami akan melaporkan ke pimpinan untuk membahas dan melakukan evaluasi kondisi di sana (Papua dan sekitarnya) bagaimana," ujar Semuel kepada wartawan usai bertemu komisioner Ombudsman RI di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Rabu siang.  

Dia melanjutkan, perlu ada masukan dari aparat keamanan sebelum pencabutan akses internet dilakukan. Semuel menyatakan tidak tahu persis kapan waktu pencabutan tersebut. 

"(Pertimbangannya) Berdasarkan masukan instansi yang mengurus keamanan itu menyatakan itu sudah kondusif.  Saya belum bisa ambil keputusan sendiri karena ini menyangkut semua pihak terkait," ungkapnya.  

Dia pun menuturkan hingga saat ini masih ada serangan informasi yang bersifat mengadu domba masyarakat. Dengan demikian, adanya pemblokiran internet sebaran informasi tersebut bisa dihalau untuk Papua dan sekitarnya. 

Saat disinggung soal alasan pemblokiran dilanjutkan, Semuel menegaskan karena adanya rekomendasi berdasarkan evaluasi kondisi di Papua. "Karena adanya rekomendasi yang mengevaluasi kondisi Papua.  Jadi kan kita saat ini bicara soal aparat yang punya kewenangan pengamanan dan keamanan itu nilainya lebih tinggi dari yang lainnya. Secara teknologi pemblokiran tidak bisa dilakukan secara regional," tambahnya.  

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA