Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Lakukan Penataan Ulang

Kamis 29 Agu 2019 06:26 WIB

Rep: Febryan A/ Red: Andi Nur Aminah

Ahli Tata Kota Yayat Supriatna (tengah)

Ahli Tata Kota Yayat Supriatna (tengah)

Foto: Republika/Prayogi
Penataan ulang malah akan membuat perkembangan Jakarta semakin pesat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, mengatakan, pemindahan ibu kota tak akan membuat Jakarta telantar. Malah akan membuat perkembangannya semakin pesat. Sebab, kota yang telah berusia 492 tahun itu akan memiliki ruang untuk melakukaan penataan ulang setelah ditinggal oleh sebagian penduduknya."Tidak akan tertinggal, malah akan semakin berkembang karena bebannya berkurang," kata Yayat, Kamis (28/8).

Baca Juga

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memang sudah menyebut bahwa akan ada sekitar 200 ribu orang ASN yang ikut pindah menuju Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya. Angka itu belum termasuk anggota keluarga dari setiap ASN yang akan ikut diboyong menuju pulau Borneo itu.

Yayat sendiri memperkirakan pengurangan penduduk Jakarta oleh ASN dan anggota keluarganya bisa mencapai 1,5 juta orang. Pengurangan jumlah penduduk sebanyak itu, kata Yayat, akan memberikan ruang yang bisa dimanfaatkan Jakarta untuk melakukan penataan sektor properti.

Salah satunya dengan fokus menyediakan perumahan bagi warganya. "Kalau pemerintah pusat mau hibahkan aset tanahnya yang di Jakarta, tentu akan ada banyak lahan yang bisa dibangun rumah susun," ujar Yayat.

Pembangunan rumah susun sewa, menurut Yayat, tak hanya memberikan jaminan tempat tinggal bagi warga, tapi juga membuka peluang untuk merelokasi warga Jakarta yang kini tinggal di permukiman kumuh. Terutama warga yang selama ini tingga di bantaran kali. "Sehingga penataan bantaran Kali Ciliwung untuk mencegah banjir juga bisa mulai dikerjakan," katanya.

Jokowi sendiri, saat pengumuman pemindahan ibu kota di Istana, Senin (26/8), mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi akan tetap melakukan urban regeneration atau penataan kota agar lebih berkelanjutan. Anggaran untuk urban regeneration ini sebesar Rp 571 triliun.

Angka ini bahkan lebih besar ketimbang kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang hanya menyentuh angka Rp 466 triliun. Hal itu dilakukan karena Jakarta, ujar Jokowi, akan tetap memegang peran sebagai pusat bisnis, keuangan, perdangangan, dan jasa skala regional dan global.

Menurut Yayat, rencana menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ditambah dengan berkurangnya jumlah penduduk, memang berpotensi memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Terlebih Jakarta saat ini sudah memiliki fasilitas transportasi publik yang terintegrasi. "Tentu akan muncul pusat-pusat bisnis yang baru. Sehingga tidak lagi fokus ke Thamrin dan Sudirman saja," ungkap Yayat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA