Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Internet Papua Diblokir, Wiranto: Demi Keutuhan Nasional

Kamis 29 Aug 2019 16:22 WIB

Rep: Nawir / Red: Teguh Firmansyah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi kericuhan yang terjadi di Deiyai, Papua Barat, di Komplek Parlemen RI, Jakarta Kamis (29/8).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi kericuhan yang terjadi di Deiyai, Papua Barat, di Komplek Parlemen RI, Jakarta Kamis (29/8).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Pemerintah tak ingin kelompok seperatis menyampaikan propagandanya lewat medsos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan alasan pemerintah memblokir jaringan internet di Papua.  Hal itu diperlukan agar propadanda kelompok separatis lewat media sosial tidak tersebar ke masyarakat.

Baca Juga

"Saya tak ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," ujar Wiranto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Kamis (29/8).

Ia menegaskan, pemblokiran internet oleh pemerintah bukanlah tindakan yang sewenang-wenang. Pemblokiran merupakan bentuk agar provokasi untuk memisahkan diri dari Indonesia tak tersebar di media sosial.

"Provokasi, membakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Pemerintah bertindak itu bukan sewenang-wenang, bukan melanggar hukum," tegas Wiranto.

Namun, ia tak dapat memastikan kapan pemblokiran internet di Papua dicabut. "Ya sampai aman," ujar Wiranto.

Diketahui, Kemenkominfo masih belum mengetahui kapan akan membuka blokir akses internet di Papua. Pemblokiran layanan data atau internet di Papua akan berlangsung sampai situasi dan kondisi yang benar-benar normal.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya dengan aparat penegak hukum masih beredar informasi hoaks dan rasialisme. Berita bohong tersebut dikhawatirkan justru akan kembali membuat suasana di Papua kembali panas.

"Kemenkominfo mengimbau warganet di seluruh Tanah Air untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya," ujarnya.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA