Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Lumbung Pangan Kaltim Jangan Jadi Lumbung Properti

Kamis 29 Aug 2019 19:00 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq

 Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, usai menemui pakar-pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Sidang Senat UGM, Kamis (29/8).

Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, usai menemui pakar-pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Sidang Senat UGM, Kamis (29/8).

Foto: Wahyu Suryana.
Penajam Paser Utara merupakan lumbung pangan Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah yang dipilih jadi lokasi ibu kota baru. Ternyata, Penajam merupakan lumbung pangan Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang menilai, pangan salah satu pembahasan menarik terkait ibu kota baru. Apalagi, melihat posisi Penajam bagi Kalimantan Timur.

"Kami tidak mau dari lumbung pangan jadi lumbung properti Kaltim," kata Nicko, usai menemui pakar-pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Sidang Senat UGM, Kamis (29/8).

Artinya, lanjut Nicko, mereka harus melakukan persiapan-persiapan. Termasuk, menentukan pembatasan zona-zona untuk permukiman, untuk properti dan zona-zona yang dipertahankan jadi kawasan pertanian.

Nicko mengungkapkan, belakangan ada semacam candaan di tengah-tengah masyarakat Penajam Paser Utara. Candaan itu soal kesiapan Presiden Joko Widodo tinggal bertetangga dengan mereka.

"Kalau untuk infrastruktur bagus, air bagus, listrik bagus, bertetangga sama Presiden itu kami pasti siap, 100 persen siap, cuma Presiden siap tidak bertetangga dengan kami yang petani, nelayan," ujar Nicko.

Nicko menegaskan, konsen mereka tetap kesejahteraan masyarakat. Apalagi, hingga kini, ada kekhususan yang diterapkan di sana karena BPJS seluruh masyarakat ditanggung Pemkab Penajam Paser Utara.

Bagi Nicko, itu sisi penting yang harus dibahas pula. Sebab, jika pemindahan benar-benar dilaksanakan, apakah BPJS orang-orang yang pindah itu menjadi tanggung kawab mereka.

"Ini jadi bahan diskusi lagi apakah ketika datang 800.000-1.000.000 orang itu akan tetap ditanggung Pemkab Penajam Paser Utara," kata Nicko.

Selain pangan, soal air, ia mengaku bersyukur Penajam Paser Utara memiliki ketersediaan air baku. Bahkan, saat ini ada dua bendungan yang sedang proses di Telake dan di Lambakan, serta di Sepaku Semoi.

"Yang sedang proses pembebasan lahan dan dibangun tahun depan," ujar Nicko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA