Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

LSI: Mayoritas Pendukung Jokowi Ingin KPK Terus Diperkuat

Kamis 29 Aug 2019 19:30 WIB

Red: Andri Saubani

Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi (kedua kanan), Koordinator ICW Adnan Topan Husodo (kanan), mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Mochammad Jasin (kiri), Sekretaris Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid (kedua kiri), dan moderator yang juga Associate Researcher LSI Ahmad Khoirul Umam (tengah), menyampaikan paparannya dalam rilis temuan survei nasional LSI 'Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi' di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi (kedua kanan), Koordinator ICW Adnan Topan Husodo (kanan), mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Mochammad Jasin (kiri), Sekretaris Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid (kedua kiri), dan moderator yang juga Associate Researcher LSI Ahmad Khoirul Umam (tengah), menyampaikan paparannya dalam rilis temuan survei nasional LSI 'Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi' di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
LSI menggelar survei pada 11-16 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus diperkuat. Hal ini diketahui dari survei yang dilaksanakan LSI pada 11-16 Mei.

Baca Juga

"Orang yang cenderung kuat mendukung KPK, itu mendukung Presiden Jokowi," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis (29/8).

Burhanuddin mengatakan, persepsi terhadap kinerja pemberantasan korupsi memang amat terkait dengan dukungan, baik kepada Jokowi maupun partai pengusungnya. Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka yang dilakukan 11-16 Mei 2019, diketahui 50,8 persen masyarakat merasa pemerintah sudah cukup banyak bekerja dalam memberantas praktik korupsi, sementara 10,3 persen merasa sudah sangat banyak bekerja.

Dia mengatakan, mayoritas pendukung Jokowi-Ma’ruf lebih banyak dari kelompok yang menilai pemerintah sudah banyak bekerja memberantas korupsi tersebut. Di sisi lain sisi KPK merupakan lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik. Oleh karena itu, kata dia, Presiden harus menunjukkan keberpihakan terhadap penguatan upaya pemberantasan korupsi.

"Kalau Presiden cenderung lemah atau abai terhadap KPK, maka dukungan publik terhadap Presiden bisa merosot," jelasnya.

Dia menekankan, sekalipun Jokowi tidak dapat maju kembali sebagai presiden pada 2024, namun pemerintahan Jokowi tetap membutuhkan legitimasi dari kepercayaan publik. Menurutnya, proses seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung saat ini dapat menjadi momentum bagi Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada penguatan KPK.

"Kalau misalnya Presiden salah langkah dalam menunjukkan keberpihakan dalam proses pemilihan pimpinan KPK, bukan tidak mungkin dukungan publik berbalik," ujar Burhanuddin.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA