Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

FKUB Papua Barat Sampaikan 8 Rekomendasi untuk Jokowi

Rabu 28 Aug 2019 20:24 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Nashih Nashrullah

Petugas INAFIS Mabes Polri bersama Polda Papua Barat melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/8/2019).

Petugas INAFIS Mabes Polri bersama Polda Papua Barat melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/8/2019).

Foto: Antara/Toyiban
8 rekomendasi tersebut menekankan pentingnya penegakkan hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat menghasilkan delapan rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.  

Baca Juga

"Alhamdulillah kami baru saja selesai rapat FKUB dengan Gubernur dan menghasil delapan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri yang tentunya akan disampaikan kepada Presiden," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Ustaz Ahmad Nasrauw, saat dihubungi Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (28/8).

Ahmad menyampaikan delapan rekomendasi rapat FKUB yang digelar di Manokwari sejak 27-28 Agustus itu yakni pertama perlu ada penegakkan hukum yang adil dan mertabat terhadap para pelaku ujaran kebencian, bersifat rasis yang menimbulkan tindakan anarkisme di Malang dan Surabaya.  

"Karena sesungguhnya para pelaku perusakan di Papua Barat beberapa hari lalu sudah ditangkap pihak kepolisian. Maka hal tersebut juga harus sama dilakukan terhadap pelaku ujaran kebencian yang terjadi di Surabaya dan Malang," katanya.  

Kedua, perlu ada jaminan keamanan kepada para mahasiswa atau mahasiswi Papua yang sedang dan yang akan belajar di pulau Jawa. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan keberpihakan yang hakiki terhadap masyarakat asli Papua secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.   

"Menurut pengamatan para tokoh-tokoh agama pembangunan selama ini masih setengah hati atau belum sepenuhnya mensejahterakan masyarat Papua," katanya.

Untuk itu, kata dia, perlu ada kebijakan yang benar-benar menunjukkan keberpihakan yang hakiki kepada masyarakat Papua. Hal tersebut supaya ada peningkatan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada masyarakat Papua.   

Kempat, meminta agar pemerintah mengaktifkan kembali jaringan internet di tanah Papua. Karena sampai hari ini jaringan internet belum aktif sama sekali. Rekomendasi Kelima, perlu dialog secara komprehensif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dan Papua Barat . 

Keenam, menghentikan stigmatisasi separatis ujaran kebencian yang rasis. Ketujuh hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang menyampaikan ujaran kebencian dan memviralkan atau menyebarkan video hoaks. "Karena video tersebut menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat," katanya.

Kedelapan, para tokoh agama hendaknya menjadi penyejuk suasana agar keharmonisan umat beragama tetap terpelihara dan terjaga di seluruh tanah Papua. "Inilah delapan rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan FKUB di seluruh Papua Barat," katanya.

Ustaz Ahmad mengatakan, delapan rekomendasi itu secara resmi telah diserahkan kepada Gubernur Papua Barat. Menurutnya, Gubernur berjanji akan meneruskan delapan rekomendasi hasil FKUB dan rekomendasi lainnya ini kepada pemerintah pusat. "Tentunya nanti rekomendasi itu diberikan apa adanya tanpa dikurangi dan ditambahkan nanti biarlah pemerintah pusat menjawab,"katanya

Ali Yusuf 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA