Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Pakar Geopolitik Soroti Sisi Keamanan Ibu Kota Baru

Selasa 03 Sep 2019 21:03 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Ilustrasi Ibukota Pindah

Ilustrasi Ibukota Pindah

Foto: Mgrol101
Posisi Kalimantan dinilai strategis buat AS maupun China.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar geopolitik Hendrajit mengatakan pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota negara yang baru, khususnya Pulau Kalimantan. Ini karena lokasinya terkepung di antara armada maritim Amerika Serikat (AS) dan China.

Baca Juga

"Kalau ibu kota di Kalimantan, kita bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan China di Asia Pasifik," ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut dia, Inggris terutama Amerika Serikat (AS) lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh) sejak mereka menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS).

"China menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat," ujar Hendrajit.

Direktur Eksekutif Global Future Institute menilai China memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutunya di sekitar wilayah Kalimantan yang bagian utara dan baratnya dikelilingi Laut Cina Selatan.

"Apalagi AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung pemerintah Cina," ujar Hendrajit.

Hendrajit khawatir kalau ibu kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu. "Posisi Kalimantan sangat strategis. Jika sekutu kita yang ada di sekelilingnya. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan (episentrum). Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita terkepung," ujarnya.

Hendrajit mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Akan tetapi, pada saat yang sama, itu bisa menjadi titik rawan karena posisinya yang serbadekat.

Titik rawan itu disebabkan pertarungan global AS dan China sekarang ada di Laut Cina Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pacific, sekarang ada 60 persen kapal perang AS di Laut Cina Selatan.

"China sadar itu. Akan tetapi, dia enggak berani frontal secara militer. Hal ini yang harus jeli dilihat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal, bahkan menjadi perebutan antarangkatan laut AS dan Cina," kata Hendrajit.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA