Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Blokir Internet di Papua Dibuka Bertahap Mulai Besok

Selasa 03 Sep 2019 19:19 WIB

Red: Andri Saubani

Puluhan orang dari koalisi masyarakat sipil sedang melakukan aksi di depan kantor Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). Mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Puluhan orang dari koalisi masyarakat sipil sedang melakukan aksi di depan kantor Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). Mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Foto: Republika/Febryan.A
Level pemblokiran diturunkan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Rabu (4/9). Pemerintah sudah membuat skenario untuk menurunkan level pemblokiran dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

"Skenarionya adalah pembatasan masih ada tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan," kata Menteri Komunkasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kemenkoinfo karena kerusuhan di kedua provinsi tersebut. Kerusuhan di Fakfak, Sorong, dan Manokwari pecah karena dipicu foto dan satu video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan Whatsapp.

"Yang harus dibatasi dibatasi, yang tidak-tidak ya. Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah mudahan sudah ada (keputusannya) sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota," tambah Rudiantara.

Layanan mana saja yang dibuka dan diblokir menurut Rudiantara sudah dikoordinasikan dengan aparat keamanan. "Pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi di Papua yang tahu Kapolda dan pihak keamanan sekarang maupun intelijen tentunya. Kita kan harus antisipasi semuanya, namanya juga mencegah menangani, dan memulihkan," ungkap Rudiantara.

Rudiantara mengakui bahwa dampak dari pembatasan internet itu bukan hanya kepada publik secara umum tapi juga terhadap pemerintah pusat maupun daerah. "Berdampak juga kepada pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman dari polisi, TNI, juga kan terkena dampaknya semua. Jadi ini kan tidak ada pembedaan, misalkan untuk masyarakat datanya tidak bisa, tetapi untuk petugas datanya bisa diaktifkan, enggak, semuanya sama," tambah Rudiantara

Menkominfo menyatakan hingga 1 September 2019, Kemenkoinfo sudah mendeteksi 500 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks. Masyarakat selama ini menurut Rudi masin bisa menggunakan layanan telepon dan SMS.

"Telepon dan SMS kan tidak dimatikan karena kabel udara ada yang memutus, tapi bukan secara sengaja dinonaktifkan," ungkap Rudi.

Baca Juga

Rudiantara menegaskan bahwa bagi daerah yang sudah dinilai aman maka internet akan dibuka. "Mudah-mudahan malam ini saya dapat data dari 29 kabupaten kota di Papua nanti saya yakin lebih dari sebagian tidak menjadi masalah. Saya sudah dapatkam datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kita bisa lakukan. Jadi kalau dikatakan besok mulai bertahap itu fair," tambah Rudi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA