Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Lahan di Ibu Kota Baru akan Dijual ke Masyarakat

Rabu 04 Sep 2019 07:29 WIB

Red: Budi Raharjo

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ilustrasi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ilustrasi)

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Pemerintah bisa mendapatkan dana Rp 600 triliun dari penjualan lahan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan sejumlah skema pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Skema baru yang saat ini muncul di benaknya adalah menjual lahan negara di lokasi ibu kota baru kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan para pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9). Ia mengatakan, sesuai rencana awal, sebanyak 19 persen dari total kebutuhan biaya pemindahan ibu kota yang mencapai Rp 466 triliun akan berasal dari Anggaran Penda patan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi, engga ktertutup kemungkinan bisa tanpa APBN sama sekali," ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk membangun ibu kota baru mencapai 40 ribu hektare (ha).

Sekitar 10 ribu hektare akan dibangun sebagai wilayah inti ibu kota baru. "Tanah itu, negara tidak beli," tutur dia.

Sisa lahan seluas 30 ribu hektare, menurut dia, bisa dijual langsung oleh pemerintah kepada masyarakat. Pembelian lahan itu diperbolehkan untuk masyarakat sebagai individu, bukan sebagai korporasi.

Jika setiap meter persegi dijual seharga Rp 2 juta, Jokowi mengatakan, pemerintah bisa mendapatkan dana Rp 600 triliun. Dana tersebut di nilainya cukup untuk membiayai proses pemindahan ibu kota.

Ia mengaku sedang menyiapkan tata aturan penjualan lahan di wilayah ibu kota baru agar masyarakat benar-benar diuntungkan. "BUMN minat semua untuk beli lahan dan mengelolanya. Para pengembang juga minat semua," ujar dia. Namun, ia lebih memilih untuk memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat.

Untuk penyiapan wilayah ibu kota baru, Jokowi juga akan membentuk badan otoritas. Badan inilah nanti yang akan ditugasi untuk menjalankan proses penjualan lahan kepada individu-individu.

Ibu kota baru yang akan dibangunnya nanti diharapkan menjadi area yang benar-benar sehat. Mobilitas masyarakat akan didorong untuk mengutamakan jalan kaki atau naik sepeda serta menggunakan angkutan umum.

"Ini bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan dari Jakarta ke sana," tutur Jokowi. Ibu kota baru juga ditargetkan bisa menjadi magnet baru pertumbuhan perekonomian nasional.

photo
Ilustrasi Ibukota Pindah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan terpisah mempersilakan investor asing, termasuk Cina, untuk berinvestasi dalam sektor transportasi di ibu kota baru. Negara-negara asing dapat berinvestasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Ucapan Budi itu untuk menanggapi kabar yang berkembang bahwa investor Cina siap menanamkan modalnya di lokasi ibu kota baru. "Welcome saja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU. Memang transportasi yang ingin kita kembangkan, kita upayakan dengan kendaraan berbasis tenaga listrik," ujar Budi di gedung Kemenko Polhukam, Selasa (3/9).

Kemenhub telah memiliki konsep transportasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah mengutamakan angkutan massal untuk digunakan aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, para menteri jika akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya dapat memanfaatkan angkutan umum. Budi menuturkan, lokasi ibu kota baru akan mengombinasikan automatic guided train (AGT) dan elevated.

Budi menjelaskan, kantor-kantor pemerintahan akan dihubungkan satu sama lain, termasuk Istana Kepresidenan, sehingga warga tak perlu membawa mobil sendiri karena ada kereta yang terus-menerus beroperasi secara melingkar di dalam wilayah.

"Sebagai ilustrasi saja kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju kota baru dan menuju Samarinda. Kalau ini KPBU dan siapa pun itu, termasuk Cina, silakan," katanya.

Namun, ia belum mengetahui skema KPBU untuk negara yang akan berinvestasi pada sektor transportasi. Budi pun mempersilakan Cina ataupun negara lain, termasuk pihak dalam negeri, mengusulkan skema KPBU tersebut.

Kemenhub, kata Budi, akan mengupayakan penggunaan APBN seminimal mungkin dalam membangun transportasi di ibu kota baru. Budi menargetkan konsep transportasi di ibu kota baru selesai dibuat pekan ini untuk segera dilaporkan kepada Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan agak tak sepakat dengan pemikiran Menhub. Menurut Luhut, Indonesia masih mampu menggarap sendiri proyek transportasi di ibu kota baru, termasuk mengenai pendanaannya. "(Indonesia-Red) Egga kbutuh sama sekali (pendanaan dari Cina--Red)," kata Luhut di gedung Kemenko Maritim, Selasa (3/9).

Luhut mengakui, Cina sudah menyatakan kesiapannya untuk menggarap proyek transportasi. Namun, ia menegaskan, pemerintah akan membangun sendiri. "Dia bilang kami (Cina-Red) punya kemampuan. Tapi, kita punya. Tadi saya bicara dengan ke pala Bappenas, kita bisa kok," ujarnya. (irfan junaidi/mimi kartika/rahayu subekti, ed: satria kartika yudha)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA