Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Benarkah Veronica Koman di Australia?

Jumat 06 Sep 2019 15:34 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah

Logo Interpol.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Foto:
Polisi telah meminta bantuan Interpol untuk mencari Veronica Koman.

Saat ini, Veronica sedang berada di luar negeri, sehingga pemerintah bekerja sama dengan interpol untuk menangkap yang bersangkutan. Wiranto mengatakan, kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) itu telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. "Ini sekarang sedang diburu oleh interpol karena berada di luar negeri, tetapi sudah tersangka," katanya.

Amnesty menilai jika kepolisian menuduh Veronica melakukan provokasi maka analisa kasusnya menjadi rancu, bahkan berujung pada bentuk kriminalisasi. 

“Kriminalisasi terhadap Veronica Koman akan membuat orang lain takut untuk berbicara atau memakai media sosial untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terkait Papua,” kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam pernyataan pers yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (4/9). 

Menurut Usman, ada sejumlah pelanggaran hak asasi serius yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus yang dituduhkan terhadap Veronica. Tuduhan tersebut dianggap berkelindan dengan kejadian di Papua dan Papua Barat. 

Usman menerangkan apa yang disampaikan Veronica merupakan bagian dari hak sipil untuk menyampaikan informasi ketika pemerintah menutupi fakta peristiwa dan gagap menyelesaikan masalah utama terkait yang terjadi di asrama mahasiswa Papua Surabaya, Jumat (16/8) dan Sabtu (17/8). 

Usman menerangkan, hal yang dilakukan oleh Veronica lewat jejaring media sosial (medsos) pun bukan bagian dari aksi provokasi yang dianggap sebagai pemicu gelombang massa di Papua dan Papua Barat. “Kalau tuduhan polisi memprovokasi, maka pertanyaan yang harus dijawab oleh polisi adalah siapa yang telah terprovokasi untuk melanggar hukum akibat dari unggahan di Twitter?” kata Usman. 

Ia menegaskan, jika informasi yang disampaikan Veronica dianggap tak akurat maka menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian melakukan pelurusan dan klarifikasi fakta. “Bukan malah dengan melakukan kriminalisasi terhadapnya,” terang Usman.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA