Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Benarkah Ada ISIS dalam Kerusuhan di Papua dan Papua Barat?

Jumat 06 Sep 2019 16:29 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penanganan teroris Kalimantan Tengah (Kalteng).di Mabes polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penanganan teroris Kalimantan Tengah (Kalteng).di Mabes polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Foto: Antara/Reno Esnir
Polisi akui adanya jaringan terafiliasi ISIS di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri belum berani menyimpulkan adanya keterkaitan jaringan terorisme global, seperti ISIS dalam gelombang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Namun kepolisian mengetahui adanya jejaring kelompok terorisme yang sedang membangun kekuatan di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Baca Juga

“Kalau keterkaitan ISIS dalam kerusuhan (di Papua dan Papua Barat) ini, masih didalami ada atau tidak keterkaitannya,” ujar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di  Gedung Humas Polri, Jakarta, Jumat (6/9).

Namun terkait ISIS di Papua dan Papua Barat, kata Dedi, deteksi kepolisian menyimpulkan adanya jaringan terorisme lokal yang terafiliasi dengan ISIS. Mereka mencoba melakukan rekrutmen di Bumi Cenderawasih.

Dedi menerangkan, kepolisian sudah menganalisa rekam jejak dan pergerakan sejumlah anggota Jamaah Ansarut Daulah (JAD) di Papua dan Papua Barat dalam dua tahun terakhir. JAD, selama ini menjadi kelompok ekstrem agamis yang mendaulat diri ke jaringan ISIS. “Setahun belakangan ini, aktivitas kelompok ini meningkat,” terang Dedi.

photo
Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Ahad (1/9/2019).

Sejumlah wilayah yang terdeteksi menjadi medan perekrutan kelompok tersebut, ada di Jayapura, Wamena, Manokwari, Fakfak, dan Marauke.

“Sel-sel dari kelompok ini, memang ada. Dalam arti mereka melakukan rekrutmen-rekkrutmen untuk penguasaan,” terang Dedi.

Namun ia mengatakan, sampai saat ini, kepolisian belum punya analisa yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan jaringan dan simpul terorisme global di dalam negeri itu, dengan rentetan kerusuhan di kota-kota utama Papua dan Papua Barat yang terjadi sejak Senin (19/8).

Tudingan adanya kelompok ISIS yang ‘bermain’ dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat, awalnya dilontarkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Kamis (5/9).

Ryamizard mengatakan, analisa intelijen mengatakan ada tiga kelompok yang sengaja membuat kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Pertama kelompok pemberontak bersenjata. Yang kedua kelompok sayap politik prokemerdekaan, dan jaringan pemberontak rahasia atau klandestin.   

Namun di luar tiga itu, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2002 itu, ada kelompok lain yang terafiliasi dengan ISIS. “Terdapat kelompok lain yang terafiliasi dengan ISIS (yang) telah menyerukan jihad di tanah Papua,” kata Ryamizard, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/9).

Analisa yang spesifik, namun berbeda, disampaikan oleh Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Tito, yang sejak Selasa (3/9) memilih berkantor sementara di Papua, pada Kamis (5/9) dalam konfrensi pers menyebutkan dua kelompok yang menginisiasi gelombang kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Yakni, Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULM-WP), bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“ULM-WP dan KNPB bertanggung jawab ata insiden ini, dan akan saya kejar mereka,” tegas Tito. 

ULM-WP diketahui organisasi prokemerdekaan Papua Barat yang saat ini dipimpin oleh Benny Wenda. Tito, tak sekalipun menyebutkan adanya kelompok atau tokoh ekstremis beragama yang dianggap atau diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Siapa yang main (dalang kerusuhan)? Benny Wenda,” tegas Tito.

Bahkan Tito meyakini, kerusuhan di Papua dan Papua Barat sengaja dibuat untuk mencari perhatian internasional dalam Sidang Dewan HAM PBB pada 9 dan 23 September di Jenewa, Swiss mendatang.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA