Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Kemkominfo Bertahap Buka Layanan Data Internet di Papua

Senin 09 Sep 2019 22:33 WIB

Rep: Andrian Saputra/ Red: Andi Nur Aminah

Hoaks (ilustrasi)

Hoaks (ilustrasi)

Foto: Dok Republika.co.id
Informasi hoaks hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menurun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali membuka layanan data internet di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembukaan kembali layanan data internet dilakukan secara bertahap sejak Rabu (4/9). Hal ini sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di sebagian wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah semakin kondusif.

Baca Juga

Hingga Senin (9/9) dari 29 Kabupaten Kota di wilayah Papua Barat sebanyak 25 Kabupaten telah dibuka kembali layanan data internetnya. Sementara dari 13 Kabupaten Kota di Papua Barat terdapat 11 kabupaten yang sudah dibuka akses layanan data internetnya.

“Untuk empat kabupaten/kota di Provisi Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta dua kota di Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong yang masih belum sepenuhnya kondusif, akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari kedepan,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dalam rilis yang diterima Republika.co.id pada Senin (9/9).

Sementara itu Kemkominfo juga mencatat tentang sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019.

Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500. Distribusi hoaks terus menurun, yakni 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019. “Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung,” katanya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA