Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Rektor Undip tak Banyak Komentar Usai Sidang Gugatan Suteki

Rabu 11 Sep 2019 16:59 WIB

Red: Ratna Puspita

Rektor Undip, Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum

Rektor Undip, Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Prof Suteki menggugat Rektor Undip yang melucuti jabatannya di Fakultas Hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yos Johan Utama tidak berkomentar banyak soal gugatan Prof Suteki, salah seorang guru besar perguruan tinggi itu, usai sidang persiapan di PTUN Semarang, Rabu (11/9). Rektor juga enggan berkomentar soal kemungkinan perdamaian dalam gugatan tersebut.

Baca Juga

"Ini kan masih proses," kata Yos Johan, ditemui usai sidang yang berlangsung tertutup itu.

Salah seorang kuasa hukum Rektor Undip, Kairul Anwar, mengatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan gugatan.

Sedangkan Suteki yang ditemui usai sidang, mengatakan perdamaian masih terbuka meski perkara tersebut sudah memasuki inti persidangan pekan depan. "Meski tidak mengenal mekanisme perdamaian di PTUN, sebelum palu diketuk maka masih dimungkinkan perdamaian," katanya lagi.

Suteki sudah bertemu langsung dengan Rektor Yos Johan saat sidang persiapan. Kendati demikian, kata dia, tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah.

Prof Suteki menggugat Rektor Undip Yos Johan Utama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas keputusannya yang melucuti seluruh jabatan di perguruan tinggi tersebut.

Suteki dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum. Selain itu, lanjut dia, Suteki juga dicopot sebagai pengajar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Padahal, Suteki sudah mengajar Ilmu Hukum dan Pancasila selama 24 tahun.

Pencopotan jabatan tersebut diduga dilakukan Rektor Undip berkaitan dengan keberadaan Suteki saat menjadi ahli dalam sidang gugatan yang dilayangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Suteki dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA