Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Anggota DPR Sebut Surpres Soal Revisi UU KPK Sudah Diterima

Kamis 12 Sep 2019 09:04 WIB

Red: Esthi Maharani

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Dengan diterimanya Surpres, pembaasan RUU KPK bisa segera dimulai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI memastikan surat presiden (surpres) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah diterima pada Rabu (12/9). Surpres itu menandakan Kesetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK.

"Memang sudah masuk," kata Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saar dikonfirmasi, Kamis (12/9). Ia mengarkaan, Surpres itu diterima DPR RI pada Rabu sore.

Namun, Arsul mengaku belum mengetahui poin-poin masukan dari pemerintah yang disertakan dalam surpres tersebut. Ia hanya memastikan bahwa surpres telah diterima DPR RI.

"Belum saya lihat, saya baru surat pengantarnya, lampirannya belum saya lihat," ujar dia.

Dengan masuknya Surpres tersebut, artinya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat segera dimulai.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, selain mengirim surpres, Presiden Jokowi juga mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Karena pemerintah juga melakukan revisi terhadap draf revisi UU KPK yang dikirmkan oleh DPR.

“Intinya, nanti Bapak Presiden yang akan jelaskan detailnya seperti apa. Karena DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA