Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Revisi UU KPK, Abraham Samad Sampaikan Kekhawatiran

Kamis 12 Sep 2019 19:48 WIB

Red: Ratna Puspita

Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Foto: Antara/Reno Esnir
Kasus yang ditangani penyidik non-kepolisian, kejaksaan, atau PNS akan bermasalah.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, membeberkan beberapa kekhawatiran jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR RI direvisi. Jika revisi disetujui maka tahanan kasus korupsi harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Baca Juga

"Konsekuensinya seperti itu kalau ditandatangani," ujar Samad dalam diskusi KPK di Ujung Tanduk yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9).

Menurut dia, hal itu akan terjadi ketika UU KPK direvisi karena di dalamnya ada poin yang menyebutkan bahwa penyidik maupun penyelidik KPK harus berasal dari kepolisian, kejaksaan ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, Samad menganggap kasus korupsi yang sempat ditangani oleh para penyidik KPK dari non-kepolisian, kejaksaan atau PNS, akan bermasalah di mata hukum.

"Karena setelah revisinya ditandatangani, (penahanan) dianggap tidak sah, ketika dianggap tidak sah maka (kasusnya) dianggap gugur, konsekuensinya mereka harus dikeluarkan dari rumah tahanan," kata Samad.

Ia menyebutkan banyak kasus di KPK yang sedang proses, bahkan sudah selesai yang merupakan hasil dari penyidik institusi non pemerintah. Salah satunya, kasus korupsi dengan terdakwa Setya Novanto.

"Konsekuensinya seperti itu kalau ditandatangani, semua koruptor harus dikeluarkan pada saat itu. Maka, seyogyanya penyidik maupun penyelidik juga bisa berasal dari bukan organ-organ pemerintah," tuturnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA