Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Jokowi tak Restui 4 Poin dalam Revisi UU KPK

Jumat 13 Sep 2019 11:49 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi tak setuju usulan revisi soal penyadapan hingga laporan LHKPN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaian poin-poin keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinisiasi oleh DPR. Sebelumnya Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk merespons inisiatif DPR untuk memulai pembahasan revisi UU KPK. Pada prinsipnya, ujar Presiden, UU KPK telah berusia 17 tahun dan memerlukan sejumlah penyempurnaan secara terbatas.

Baca Juga

"Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menkumham dan MenPANRB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU KPK yang diinisiatifi oleh DPR," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Ada empat poin yang ditentang oleh Presiden Jokowi dalam revisi UU KPK yang diajukan DPR. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," katanya.

Poin pertama, Jokowi tidak setuju bila KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, seperti izin ke pengadilan. Jokowi memandang KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Poin kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK maupun instansi lainnya. Asalkan, ujarnya, harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Poin ketiga, Jokowi tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntututan. Presiden melihat sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik dan tidak perlu diubah lagi.

Poin keempat, Jokowi tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. "Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," katanya.

Rabu (11/9) lalu, Jokowi meneken surat presiden (surpres) revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR. Surpres yang ditandatangani Jokowi berisi pula Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang juga merevisi draf RUU KPK yang diajukan DPR.

"Jadi ini kan kewenangan DPR untuk merumuskan UU namun harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Pemerintah sekali lagi, Pak Presiden selalu katakan bahwa insititusi KPK adalah lembaga negara yang independen dan dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibanding lembaga pemberantasan korupsi yang lain," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA