Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Budaya Merantau Jadi Kendala Sumbar Nikmati Bonus Demografi

Selasa 20 Agu 2019 05:47 WIB

Red: Ratna Puspita

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat diwawancarai Republika, Selasa (13/8).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat diwawancarai Republika, Selasa (13/8).

Foto: Republika/Prayogi
Budaya merantau ini membuat masyarakat Sumbar usia yang produktif keluar.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan budaya merantau di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi kendala daerah itu menikmati dampak bonus demografi. Budaya merantau ini membuat masyarakat Sumbar usia yang produktif keluar dari provinsi untuk bekerja.

Baca Juga

Hal ini tentu menjadi kendala sehingga daerah tujuan merantau yang menerima manfaat. Padahal, warga usia produktif yang memiliki kompetensi dan kemampuan akan menjadi tumpuan perekonomian suatu daerah.

“Namun ada hal positifnya karena dari informasi yang saya terima uang perantau akan di kirim lagi ke Sumbar untuk keluarganya sehingga peredaran uang tetap banyak,” kata Wardoyo di Padang, Senin (19/8).

Selain itu, kendala lain adalah masih tingginya angka fertilitas total menurun atau Total Fertility Rate (TFR) yang masih di angka 2.5. Idealnya, daerah dapat menikmati bonus demografi angka TFR sebesar 2.1.

Ia mengatakan TFR harus dijaga karena jika tingkat kelahiran menurun sementara harapan hidup terus meningkat makausia rata-rata populasi akan naik ke titik jumlah lansia akan melebihi usai produktif. Populasi yang menua akan meningkatkan jumlah tanggungan yang didukung oleh masyarakat.

Menurut dia, tidak seperti pengeluaran untuk anak dan remaja, pengeluaran untuk orang tua tidak akan menghasilkan pengembalian ekonomi. “Bonus Demografi ini dapat dinikmati dengan adanya pergeseran dan pemerintah harus berupaya membuat pergeseran itu terjadi dan merencanakan terjadinya bonus demografi tersebut,” kata dia.

Ia mengatakan bonus demografi akan memberikan berbagai dampak apabila pemerintah serius dalam mempersiapkannya. Sebab saat itu, jumlah penduduk usia produktif dari 16 tahun hingga 64,9 tahun mencapai 70 persen dari total penduduk.

Menurut dia, ada kekhawatiran bangsa ini tidak menikmati dampak bonus demografi secara langsung. Padahal, beberapa negara maju yang telah mendapatkan bonus demografi mengalami askelerasi dalam bidang perekonomian dan berdampak pada pendapatan per kapita.

“Kita tentu berharap bonus demografi ini dapat dinikmati oleh bangsa ini dengan penduduk usia produktif yang banyak serta lapangan pekerjaan juga banyak sehingga mereka tetap produktif bekerja,” kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA