Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Jokowi: SP3 oleh KPK Diperlukan demi Kepastian Hukum

Jumat 13 Sep 2019 13:27 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ani Nursalikah

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi meminta periode penyidikannya ditambah menjadi dua tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui poin usulan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinisiasi oleh DPR. Menurutnya, SP3 oleh KPK diperlukan demi menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum.

Namun, sedikit berbeda dengan poin usulan dalam revisi UU KPK bahwa SP3 diberikan setelah kasus berjalan satu tahun, Jokowi meminta periode penyidikannya ditambah menjadi dua tahun.

Baca Juga

Artinya, SP3 baru bisa diterbitkan apabila penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. "Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Jokowi juga mengingatkan penerbitan SP3 oleh KPK hanya opsi. Artinya, KPK masih diperbolehkan secara hukum untuk menggunakan opsi ini atau tidak.

"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau tidak digunakan," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA