Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

BNPB: Pemerintah Daerah Kurang Peduli Soal Karhutla

Sabtu 14 Sep 2019 12:59 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani

Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo (kiri) memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo (kiri) memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Rata-rata, pejabat atau pemimpin tingkat Kabupaten kota kurang peduli karhutla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengkritisi pemerintah daerah (pemda) yang dinilai kurang peduli dengan kondisi kebakaran hutan. Doni menyinggung kepala daerah yang absen ketika pengarahan antisipasi kebakaran hutan. 

"Pada kesempatan ini, saya juga beri satu evaluasi. Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata, pejabat atau pemimpin tingkat Kabupaten kota " ujar Doni di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).

Doni menyampaikan keluhan para komandan yang mengampu evaluasi kebakaran hutan di lapangan. Menurut mereka, para kepala daerah sering absen saat ada pengarahan.

"Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan. Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia dan 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebon (perkebunan yang dimanfaatkan)," tegasnya. 

Doni mengingatkan apa yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini harus melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat paling bawah di daerah. 

"Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. energi yang kita keluarkan semakin besar. Saya juga berharap para pejabat negara terutama bupati, wali kota,  serta camat lurah, untuk lebih peduli pada masyarakatnya. Kami BNPB mengatakan kalau ada masyarakat yang dibayar untuk membakar ladang, kami siap menampung mereka, kami pekerjakan sebagai bagian dari satgas pemadaman api. Kita bayar, lebih baik kita membayar rakyat, dari pada rakyat dibayar orang lain untuk membakar," tambah Doni.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA