Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Pengamat: Penyerahan Pengelolaan KPK tak Pantas

Senin 16 Sep 2019 05:06 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Ratna Puspita

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Penyerahan pengelolaan KPK ke Jokowi justru tidak menyelesaikan masalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara, Prof Juanda, berpendapat, penyerahan pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Jokowi kurang pantas jika ditinjau dari aspek hukum. Sebab, pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pada presiden masih berstatus pimpinan KPK.

Baca Juga

“Tapi di sisi lain, mereka tidak mejalankan tugasnya dan terkesan mendua,” ujar dia ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (15/9).

Menurut Juanda, hal tersebut menjadi dilematis karena pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, belum mengundurkan diri, tetapi menyerahkan mandat pada presiden malah dilakukan. Sementara, Saut Situmorang sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Ini bukan menyelesaikan masalah, padahal saat ini saja masih sangat banyak permasalahan di KPK,” kata dia.

Secara de facto, ia mengatakn, memang masih ada dua pimpinan KPK yang aktif seperti Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata. Namun, ia mengatakan, mereka tidak dapat menjalankan KPK secara efektif.

“Karena pimpinan KPK itu memang harusnya ada lima dan saat ini tinggal dua, kita harus melihat dari sisi efektifitasnya,” tutur dia.

Ia mengatakan jalan keluar bagi presiden terkait hal ini, yakni mengangkat pelaksana tugas bagi tiga pimpinan yang menyerahkan mandat tersebut. Kendati demikian, ia menambahkan, langkah tersebut tidak bakal mudah dilakukan karena para pimpinan KPK juga tidak menyatakan pengunduran dirinya.

“Karena kalau mau mengangkat yang baru pasti akan terbentur karena mereka masih menjadi pimpinan KPK. Jadi, para pimpinan itu, terlepas dari Saut, harus menyatakan sikap untuk mudur agar bisa digantikan dengan Plt dan tidak menyulitkan presiden,” kata dia.

Dia juga menyarankan agar presiden memiliki orang yang dipercaya kredibilitasnya jika harus memiliki pelaksana tugas yang akan bertugas hingga Desember mendatang. Kredibilitas tersebut terkait pemahaman hukum dan tugas manajemen.

“Atau, (opsi lainnya) jika mau cepat Plt-kan saja capim yang terpilih sekarang,” ungkap dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA