Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Karikatur Jokowi dan Pinokio, Hasto: Presiden Didiskreditkan

Senin 16 Sep 2019 10:16 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
PDIP menilai pribadi Jokowi diserang terkait polemik revisi UU KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak bisa tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK. Hasto pun menyoroti adanya karikatur sampul media massa yang menggambarkan siluet Jokowi sebagai karakter kartun pinokio.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto di Jakarta, Senin (16/9).

Hasto yang menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK. Karena, menurutnya, sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.

"Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, menurut dia, Presiden Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan. Hasto menambahkan, dari informasi yang dihimpunnya, Presiden Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif, tetapi pada saat bersamaan juga diharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme checks and balances.

Dengan dilakukannya revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum. Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa.

Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. "Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," katanya.

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.

Baca Juga

Hasto tidak menjelaskan media massa yang dimaksudnya. Namun, sejak Ahad (15/9) di media sosial khususnya Twitter, beredar viral sampul depan Majalah Tempo edisi Senin (16/9) berjudul "Janji Tinggal Janji" dengan gambar kartun mirip Presiden Jokowi. Dalam kartun itu, terdapat bayangan atau siluet kartun dengan hidung yang memanjang.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA