Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Fahri Pertanyakan Sikap Pemerintah Soal Penanganan Karhutla

Senin 16 Sep 2019 17:19 WIB

Rep: nawir arsyad/ Red: Muhammad Hafil

DAMPAK KARHUTLA DI KALSEL

DAMPAK KARHUTLA DI KALSEL

Foto: BAYU PRATAMA S
Kualitas udara di Riau masih belum membaik akibat asap Karhutla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemeritah sangat buruk dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla).

"Saya anggap ini (penanganan karhutla) amatir, para pekerja ini amatir, harus kerja lebih profesional," ujar Fahri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9).

Ia heran dengan sikap pemerintah yang tak dapat mendeteksi titik-titik api baru di sejumlah wilayah. Padahal, Indonesia telah memiliki alat pendeteksi titik api.

Pemerintahan Joko Widodo disarankan untuk segera mengganti orang-orang yang menangani karhutla. Agar peristiwa serupa tak kembali terjadi di kemudia hari.

"Cari saja tim yang bagus, yang bisa menyelesaikan itu semua. Jangan yang itu-itu aja, kalau orang yang sama disuruh kerja, kerjaannya tidak selesai-selesai, ya dipecat. Prinsip kerja negara begitu," ujar Fahri.

Anggota Komisi VII DPR Fadel Muhammad juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian lebih perihal karhutla yang tengah terjadi. Jika hal tersebut terus dibiarkan, karhutla ditakutkan akan menimbulkan lebih banyak korban.

"Ini harus menjadi perhatian khusus untuk presiden, jangan kemudian mengatakan tidak ada kebakaran seperti kemarin," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Jokowi juga diminta lebih tegas lagi terhadap pihak-pihak yang abai soal karhutla. Jangan sampai menganggap hal tersebut sebagai peristiwa yang lumrah terjadi.

"Presiden harus tegas, dengan mengerahkan penambahan alat teknologi cagih dan termasuk anggarannya," ujar Fadel.

Karhutla yang terjadi di Riau dan Kalimantan hingga kini masih belum berhasil dipadamkan. Musim kemarau yang belum berakhir membuat sebaran api yang melahap hutan dan lahan semakin cepat menyebar.

Kualitas udara di wilayah Riau masih belum membaik sepenuhnya akibat asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang yang terganggu dan kualitas udara yang buruk masih menyelimuti wilayah Riau

BNPB mencatat pada Senin (16/9) pukul 09.00 WIB, ada 2.583 titik api yang terpantau di seluruh wilayah Indonesia. Luas area yang terbakar mencapai 328.724 hektare.

Upaya penanggulangan terus dilakukan diantaranya dengan melakukan water boombing. Sebanyak 263.125.274 liter air sudah ditumpahkan ke lahan yang terbakar sejak Januari hingga hari ini. Sementara itu sebanyak 164.016 kg garam telah disebar untuk memunculkan hujan buatan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta penanganan bencana dari semua pihak saling terintegrasi. Khusunya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, dalam penanganan karhutla kali ini tidak dalam satu komando. Di mana pemerintah daerah, kementerian, BNPB, unsur TNI dan Polri seakan sendiri-sendiri dalam penanganannya.

"Kebakaran hutan dan lahan ini harus satu komando, harus terintegrasi harus melibatkan bukan BNPB saja, tapi semua komponen dari pusat sampai daerah," ujar Doni.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA