Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Kalteng Darurat Asap, Presiden Diminta Datang

Rabu 18 Sep 2019 01:10 WIB

Rep: Antara/ Red: Indira Rezkisari

Sejumlah kendaraan menembus kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalteng, Selasa (27/10).

Sejumlah kendaraan menembus kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalteng, Selasa (27/10).

Foto: Antara/Saptono
Mahasiswa harap Presiden ikut memperhatikan darurat asap di Kalteng.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Mahasiswa di Kalimantan Tengah meminta agar Presiden Joko Widodo datang langsung ke Palangka Raya dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan. "Presiden Joko Widodo jangan hanya ke Riau, namun seharusnya juga datang ke Kalteng," kata Wakil Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Wawan Novardo di Palangka Raya, Selasa (17/9).

Hal itu diungkapkan saat ratusan mahasiswa dari UPR dan partisipan dari Universitas Kristen Palangka Raya mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap pemerintah terkait karhutla yang terjadi saat ini. Presiden dituntut berlaku adil, yakni tidak hanya mengunjungi Riau. Tapi juga ke Kalteng dan melihat secara langsung karhutla yang terjadi hingga mengakibatkan kabut asap yang kian pekat dan merugikan masyarakat.

"Ketika kabut asap pekat menyelimuti Kalteng mana beliau, beliau hanya mengunjungi Riau. Kalteng juga bagian dari Indonesia," tegasnya.

Adapun sejumlah tuntutan mahasiswa, di antaranya pemerintah harus serius dan melaksanakan langkah nyata dalam menangani karhutla. Serta membuat program pencegahan agar bencana tersebut tidak menjadi agenda tahunan.

Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko karhutla dan mendesak pemerintah daerah menerbitkan perda terkait karhutla dan pengawasan lahan.

Selanjutnya, pemerintah juga dituntut memberikan pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembakaran maupun pembukaan lahan. Sehingga masyarakat dan utamanya peladang tidak dijadikan 'kambing hitam' atas terjadinya karhutla.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, pihaknya juga menuntut pemerintah maupun aparat penegak hukum mampu mengungkap dalang di balik pembakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Hingga menindaknya sesuai aturan yang berlaku.

"Kami harapkan tuntutan yang kami sampaikan ini nantinya bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Pemprov Kalteng," jelasnya.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA