Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

Rabu 18 Sep 2019 10:27 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Muhammad Hafil

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti, halal bi halal dengan seluruh jajaran Muhammadiyah pusat maupun daerah di Gedung Pusat Muhammadiyah, Senin (17/6).

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti, halal bi halal dengan seluruh jajaran Muhammadiyah pusat maupun daerah di Gedung Pusat Muhammadiyah, Senin (17/6).

Foto: Republika/Rahma Sulistya
Revisi UU KPK harus memperkuat KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan Presiden Joko Widodo dengan kebijaksanaannya menampung aspirasi terbanyak masyarakat dan mengambil langkah seksama untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika menunda atau menghentikan revisi jauh lebih maslahat tentu akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

"Dalam bahasa agama, kalau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik tidak usah revisi UU KPK, laksanakan UU yang sudah ada dengan dukungan semua pihak secara konsiaten dan kejujuran demi kepentingan bangsa yang bebas dari korupsi," ujar Abdul Mu'ti kepada Republika.co.id, Selasa (17/9).

Menurut Abdul Mu'ti ada hal memdasar dari revisi UU KPK, yakni maksud dan tujuannya apa? Pilihannya memperkuat KPK atau melemahkan? Jika untuk memperkuat KPK, apakah undang-undang yang sekarang berlaku tidak cukup memadai sampai harus direvisi atau justru sudah cukup tinggal pelaksananaanya. "Jika untuk semakin memperkuat, apakah benar dapat menjadikan KPK makin kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya," tuturnya.

Lanjut Abdul Mu'ti, ia meminta agar jangan terus sibuk urusan legislasi sementara tujuan utamanya pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya semakin jauh panggang dari api. Jika fokus pada gerakan usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan secara masif justru lebih produktif.

"Jangan malah sebaliknya dengan revisi malah melemahkan fungsi KPK dan menjauhkan KPK dari gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkap Abdul Mu'ti

Kemudian, Abdul Mu'ti mengatakan,  di sinilah pentinya semua pihak lebih-lebih DPR RI dan pemerintah bersikap bijaksana dan mengedepankan komitmen utama pada penguatan KPK serta usaha pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA