Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

RUU Pesantren, Pemerintah Belum Setujui Pasal Dana Abadi

Kamis 19 Sep 2019 20:23 WIB

Red: Andri Saubani

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendengarkan pendapat saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendengarkan pendapat saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Foto: Antara/Nova Wahyudi
RUU Pesantren saat ini masih dibahas oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. Beleid itu kini masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

"Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren," kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9).

Lukman menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman. Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren. "Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren," ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD. Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA