Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Pakar: Kawal Terus RKUHP

Ahad 22 Sep 2019 22:40 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Penundaan pengesahan RKUHP ditengarai terkait dengan revisi UU KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ahli ilmu politik dari Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi mengatakan, masyarakat harus benar-benar mengawasi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengawasan itu perlu dilaukan agar aturan ini tidak kembali menjadi undang-undang yang kontroversial.

Baca Juga

"Masyarakat tentu harus mengawal ini. Jangan sampai kehilangan kontrol lagi," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Ahad (22/9).

Ia mengatakan, sikap pemerintah yang menunda pembahasan RKUHP di satu sisi berdampak positif. Sebab dalam RKUHP ada beberapa rancangan kebijakan yang kontroversial.

Akan tetapi di sisi lain, menurutnya, penundaan itu seperti merupakan upaya untuk meredakan sikap kekecewaan masyarakat atas pemerintah yang tidak mampu memenuhi ekspektasi publik soal revisi UU KPK.

Dia mengatakan, Presiden bisa saja mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK. Namun hal tersebut tergantung seberapa kuat keinginan presiden tentang ini.

"Persoalannya seberapa kuat keinginan presiden untuk mengeluarkan Perppu. Saya melihat disahkannya UU KPK ada andil legislatif dan eksekutif," ujar dia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA