Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

MDMC: Asap Berdampak Buruk Bagi Ibu dan Janin

Selasa 24 Sep 2019 13:49 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Gita Amanda

Anak-anak melihat Pelabuhan Malahayati yang diselimuti kabut asap di Krueng Raya, Aceh Besar, Aceh, Senin (23/9/2019).

Anak-anak melihat Pelabuhan Malahayati yang diselimuti kabut asap di Krueng Raya, Aceh Besar, Aceh, Senin (23/9/2019).

Foto: Antara/Irwansyah Putra
Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak mencegah risiko berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fasilitator Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Abdul Malik, menuturkan bencana asap memiliki dampak yang sangat buruk bagi ibu dan janinnya. Selain itu, mengutip dari data UNICEF dia mengatakan, ada 10 juta anak yang terpapar karena bencana asap hingga kini.

Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah berbagai resiko berkelanjutan kelak. Menurut dia, pemerintah bisa melakukan evakuasi, terlebih bagi ibu dan anak ke safe house buatan.

"Pembukaan dan penyediaan hall di hotel atau tempat lain yang terlindung, bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi warga terdampak asap di Sumatera dan Kalimantan," ujar dia kepada Republika.co.id.

Menurut dia, pemerintah juga seharusnya bisa meyakinkan masyarakat untuk berlindung ke tempat lain. Masyarakat masih enggan untuk mengevakuasi diri karena ketakutan harta benda yang dijarah.

"Belum ada upaya dari pemerintah untuk memberikan rasa aman pada warga," Ujar dia.

Dia menegaskan, tema Indonesia saat ini yang berupa "Menuju Indonesia Unggul", seharusnya bisa menunjukan dan mendorong kemajuan bagi rakyatnya. "Tapi faktanya malah ada kelalaian dari pemerintah dan pihak terkait," ungkap dia.

Serupa dengan Abdul, aktivis lingkungan, Chalid Muhammad, juga beranggapan respons dari pemerintah terkait asap belum tampak. Padahal menurut dia, jelas bahwa Mendagri, Menkes dan Mentan memiliki andil yang besar.

Menurut dia, Mendagri seharusnya bisa menyediakan layanan safe house bagi perlindungan masyarakat. Safe house tersebut tuturnya, bisa dari kantor UPT atau dinas terdekat di daerah tersebut yang berada di bawah kemendagri jika ingin cara murah. Sementara itu menurut dia, Menteri Pertanian memiliki andil untuk selanjutnya membatasi penggunaan lahan perkebunan.

"Penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas termasuk oksigen dari Kemenkes juga sangat kurang, hingga kini di lapangan, layanan kesehatan sangat sedikit dan oksigen sangat terbatas, bahkan setelah ada bantuan dari lembaga sosial," ungkap dia.

Dia menegaskan, semua itu belum terlambat untuk dilakukan saat ini. Oleh karena itu, ia juga menuntut agar pemerintah mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, bahkan lembaga sosial yang bergerak secara inisiatif.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA