Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Ini Saran Mahfud MD untuk Selesaikan Kisruh Revisi UU KPK

Kamis 26 Sep 2019 16:01 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Mahmud MD menyarankan menempuh jalur legislative review.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD menyarankan pihak-pihak yang belum puas dengan kpk ">uu kpk untuk menempuh jalur legislative review sebagai jalan tengah penyelesaiannya. Kajian ulang undang-undang itu bisa dimasukkan ke prolegnas. 

Baca Juga

"Kalau saya sih menyarankan legislative review saja, dan diagendakan dalam prolegnas, untuk dibahas kembali," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (26/9).

Lewat proses tersebut, kata ia, semua pihak bisa kembali memberikan masukan penyempurnaan terkait pasal-pasal yang masih kontroversial.

Legislative review itu menurut dia merupakan cara yang paling lembut atau lunak untuk ditempuh. Cara ini yang paling kecil potensi keributannya.

"Jalan tengah ini bisa diprioritaskan pada awal pemerintahan dan DPR yang baru. Tetapi kalau tidak yakin, misalnya, waduh sikap DPR seperti itu, maka bisa menempuh cara konstitusional lain," kata dia.

Langkah kedua menurut Mahfud yakni dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Solusi kali ini terbagi dua, yakni uji formal dan uji materi.

"Judicial review artinya Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan itu, jalan konstitusional bagus pembatalan uji formal melihat apakah ada langkah prosedural yang salah atau, uji materi, bagian bagian mana saja yang minta diganti," ucapnya.

Tetapi, lanjutnya judicial review juga mungkin tidak berjalan sesuai keinginan yang ingin membatalkan undang-undang.

Hal tersebut, karena MK tidak boleh membatalkan satu undang-undang dengan pertimbangan tidak disukai orang sementara UU tersebut tidak melanggar konstitusi.

"Yang ketiga opsi yang memang terpaksa, presiden membuat Peraturan pemerintah pengganti undang-undang," ujarnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA