Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Waketum MUI Apresiasi Penundaan Pengesahan RUU PKS

Kamis 26 Sep 2019 18:18 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Muhammad Hafil

Gedung DPR

Gedung DPR

DPR dinilai bijak menunda pengesahan RUU PKS.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia ( mui ) menyambut gembira atas ketetapan dpr RI menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan kekerasan seksual (PKS). Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Sa'adi menilai DPR telah mengambil keputusan bijak.

Baca Juga

" r uu pks telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat sehingga menurut pandangan kami perlu ada pendalaman lebih lanjut," kata Kiai Zainut kepada Republika, Kamis (26/9).

Menurutnya, pembahasan RUU PKS harus lebih banyak melibatkan masyarakat. Sehingga dapat dihasilkan RUU PKS yang lebih baik dan komprehensif. Alasan lain RUU PKS harus ditunda pengesahannya karena harus menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebab, beberapa pasal sanksi pidana dalam RUU PKS harus merujuk kepada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron. Mengenai penundaan pengesahan KUHP, Kiai Zainut menyampaikan sangat menyesal karena mengingat sudah mendesaknya kebutuhan bangsa Indonesia memiliki KUHP buatan sendiri.

"Indonesia butuh KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsanya sendiri, bukan UU yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUHP yang kita gunakan selama ini," ujarnya.

Tapi Kiai Zainut mengatakan, mengingat pertimbangan situasi yang tidak kondusif saat ini. Maka MUI dapat memahami DPR penundaan pengesahan KUHP. MUI harapan DPR periode 2019-2024 dapat melanjutkan pembahasannya dengan lebih aspiratif, akomodatif dan sempurna.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA