Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Ratusan Daerah Belum Tuntaskan Anggaran Pengawasan Pilkada

Selasa 01 Oct 2019 18:07 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Muhammad Hafil

Ilustrasi Kampanye Pilkada

Ilustrasi Kampanye Pilkada

Foto: Foto : MgRol_93
Baru 36 daerah yang menandatangani NPHD.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan saat ini masih ada ratusan daerah penyelenggara pilkada yang belum menuntaskan pembahasan anggaran pengawasan Pilkada 2020. Sampai saat ini, baru ada 36 daerah yang menuntaskan anggaran pengawasan pilkada tahun depan.

Baca Juga

"Yang sudah menandatangani naskah persetujuan hibah daerah (NPHD) untuk pengawasan pemilu ada 36 daerah. Kemudian sebanyak 225 daerah saat ini masih proses pembahasan NPHD untuk pengawasan," ujar Bagja lewat pesan singkat kepada Republika, Selasa (1/10). 

Dia melanjutkan, sebanyak sembilan daerah lain belum melakukan pembahasan dan belum mendapatkan undangan dari pemerintah daerah (pemda). Data ini, kata Bagja, berdasarkan laporan terakhir pada 30 September 2019.

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencatat ada 61 daerah yang telah menuntaskan penandatanganan NPHD untuk penyelenggaraan pilkada 20200. Penandatanganan NPHD itu dilakukan antara KPU provinsi/kabupaten/kota dengan pemda masing-masing. 

Menurut Pramono, data tersebut berdasarkan catatan hingga 30 September.  "Yang termasuk dalam 61 daerah itu ada empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Jambi. Selanjutnya, sebanyak 124 daerah. 

direncanakan akan melaksanakan penandatanganan NPHD pada Selasa, " ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (30/9). 

Dia melanjutkan, beberapa daerah mengalami kendala untuk memenuhi tenggat waktu penuntasan NPHD pada 1 Oktober.

Penyebabnya, kepala daerahnya hadir dalam pelantikan anggota DPR/DPD/MPR pada Selasa.  

Sehingga, KPU masih memberikan kelonggaran untuk daerah-daerah tersebut.  "Utuk daerah-daerah seperti ini kami memberi kelonggaran bagi KPU setempat mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD, hingga menunggu kehadiran kepala daerah dalam beberapa hari ke depan," kata Pramono.

Untuk daerah lainnya, tutur dia, masih dilakukan proses pembicaraan antara KPU dengan Pemda setempat. "Kami berharap proses pembicaraan tersebut tidak memakan waktu terlalu lama, sehingga mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020," tutur Pramono menegaskan.  

Sebagaimana diketahui, sebanyak 270 daerah akan menggelar pilkada pada 2020. Dari jumlah tersebut ada sembilan provinsi yang akan menggelar pilkada, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.  

Selain itu, ada 224 kabupaten yang menggelar pilkada tahun depan. Kemudian, sebanyak 37 kota yang tersebar di 32 provinsi juga akan menggelar pilkada pada 2020. 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA