Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

PDIP Yakin Pimpinan Anyar DPR Tingkatkan Kualitas Parlemen

Rabu 02 Oct 2019 18:49 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Hasto mengatakan, kepemimpinan PDIP di DPR akan memperkuat posisi politik Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto optimistis pimpinan DPR periode 2019-2024 akan meningkatkan kualitas parlemen. Ketua DPR resmi dijabat Puan Maharani dibantu empat Wakil Ketua yakni Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Baca Juga

PDIP menyebut jika ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR RI periode kali ini, empat berasal dari partai koalisi yang mendukung Jokowi dan satu orang dari Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad. "Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerjasama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (2/10).

Dia mengatakan, wakil ketua umum Gerindra itu juga memiliki semangat yang sama. Ia mengatakan, melihat hal itu maka kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. 

Hasto mengatakan, kepemimpinan PDIP di DPR RI dengan seluruh alat kelengkapan dewan akan memperkuat posisi politik Presiden Joko Widodo. Dia optimistis jika konsolidasi politik dan hukum pemerintahan Jokowi akan berjalan baik.

Apalagi, Hasto berpendapat jika ada harapan masyarakat Indonesia agar kebijakan DPR RI lebih sinergis dengan kebijakan presiden Jokowi. Dia mengatakan, penguatan konsolidasi politik dan hukum akan membuat seluruh tata pemerintahan berjalan lebih baik, stabil dan percepatan gerak pembangunan di segala bidang kehidupan dapat diwujudkan.

"Terlebih pascapenguatan posisi politik presiden di dalam menentukan arah dan kebijakan politik hukum sebagai kepala pemerintahan dengan tersedianya mekanisme check and balances di dalam penegakan hukum," katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA