Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Keseimbangan HAM Dinilai Bisa Selesaikan Masalah di Papua

Jumat 04 Oct 2019 03:20 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Seluruh elemen bangsa harus melakukan pendekatan kultural di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD meminta pemerintah untuk merampungkan konflik di Papua dengan hati-hati. Dia mengimbau agar penyelesaian kasus yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu diatasi dengan memperhatikan keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dan keamanan.

Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) itu mengingatkan jika kesejahteraan masyarakat Papua juga mesti diperhatikan agar konflik tidak berkelanjutan. Dia meminta agar penyelesaian masalah di kawasan paling timur Indonesia itu dilakukan dalam koridor.

"Harus menyeimbangkan tujuan, kesejahteraan dan keamanan. Keduanya harus dikaitkan dalam keseimbangan dan jangan sampai pecah," kata Mahfud MD di Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Mahfud meminjam istilah Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia tantangan aparat saat ini adalah melindungi HAM dan menjaga keamanan dimana keduanya harus dijaga seimbang sehingga tidak ada pelanggaran.

Selain kedua hal itu, Mahfud mengatakan, pendekatan secara kultural juga diperlukan guna menyelesaikan konflik Papua. Lanjut dia, hal itu mengingat konflik yang terjadi saat ini bersifat horizontal.

Menurut Mahfud, seluruh tokoh bangsa, ormas, parpol, pemerintah dan warga harus turun melakukan pendekatan kultural akan masalah yang terjadi di kawasan itu. Dia mengatakan, gerakan separatis di Papua sangatlah kecil. Sebabnya, semua pihak tinggal memberi perlindungan kepada yang terbesar yang masih merasa sangat Indonesia itu.
 
"Pokoknya itu yang terpenting diselesaikan sebaik-baiknya jangan sampai konflik semakin melebar dan Indonesia itu adalah Papua dan Papua itu adalah Indonesia," katanya.

Mahfud menilai wajar adanya tantangan dilematis dalam sebuah megara demokrasi. Dia mengatakan, masalah yang ada hanya  mengembangkan demokrasi dan menjaga integrasi.

Dia menjelaskan, demokrasi itu ingin membebaskan sehingga kadangkala di situ ada unsur-unsur anarkis. Sedangkan integrasi itu ingin menyatukan, sehingga ada unsur-unsur pemaksaan.

"Jadi itulah pesannya, mari kita melalui pertemuan ini kita berkirim pesan ke Papua, kita adalah bersaudara, jaga persaudaraan, akan rugi semua siapapun dari warga bangsa ini kalau keributan di Papua tidak diselesaikan secara baik," katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA