Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Politikus PKS: Presiden Jangan Dilema Sikapi UU KPK

Jumat 04 Oct 2019 14:12 WIB

Rep: Dian Erika/ Red: Teguh Firmansyah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Foto: ROL/Havid Al Vizki
PKS tidak sependapat dengan konsep Dewan Pengawas.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tidak perlu dilema menyikapi tindaklanjut atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Nasir menyoroti sikap Presiden yang terkesan dilema usai bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat.  

Baca Juga

"Soal pengawasan, penyadapan, pembahasan itu DPR. Kritikan dari tokoh masyarakat dan kini kemudian Presiden mengalami dilema.  Karena itu saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu," ujar Nasir kepada wartawan saat mengisi diskusi bertajuk "Sikap Pemerintah terhadap UU KPK" hasil revisi di Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10). 

Dia menegaskan, Presiden harus memiliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indondesia. Sementara itu, jika membaca UU KPK sebelum direvisi, KPK dalam praktiknya melakukan teknis yang pelik.  

Utamanya, soal operasi tangkap tangan (OTT). Ia menilai KPK hanya menangkap kasus-kasus kecil, bukan kepada korupsi besar. Sehingga, pemerintah memandang fungsi pencegahan KPK menjadi gagal.  ''Revisi UU KPK ingin mengarah ke situ," ujarnya.  

Kendati begitu bicara soal Dewan Pengawas, PKS memang tidak sependapat. Dewan Pengawas ini tidak sejalan dengan semangat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kita masih punya waktu memikirkan bagaimana nasib UU KPK setelah revisi, kita masih punya waktu untuk memikirkan bagaimana desakan masyarakat terhadap revisi itu dan kita masih punya waktu untuk memikirkan nasib kelembagaan KPK ke depan apakah hanya terus akan melakukan OTT?, " paparnya. 

Nasir mengingatkan jika ada pihak tidak sependapat dengan UU KPK hasil revisi, maka dipersilakan mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 yang kembali duduk di parlemen ini mengungkapkan jika proses revisi UU KPK tidak dilakukan secara tiba-tiba. 

Dalam prosesnya, saat KPK menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, sudah dicatat persoalan yang dialami lembaga antirasuah itu. 

"Fraksi-fraksi setujui revisi itu. Pencegahan belum maksimal, anggaran masih lebih kecil jika dibandingkan penindakan. SP3 dan pengawasan itu bagian dari pencegahan. Kedua instrumen ini jika dilanjutkan secara baik akan membuat KPK ikut lebih Hati-hati," tambahnya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA