Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Pakar: Presiden tak Bisa Dimakzulkan karena Terbitkan Perppu

Jumat 04 Oct 2019 22:34 WIB

Red: Andri Saubani

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Rencana Perppu KPK kini menjadi polemik di antara politikus dan pakar hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sebelumnya pernyataan Presiden Jokowi berpotensi dimakzulkan jika menerbitkan Perppu KPK dilontarkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Itu keliru dari aspek hukum tata negara, karena perppu itu sendiri konstitusional," ujar Bivitri di Jakarta, Jumat (4/10).

Bivitri menjelaskan penerbitan perppu telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bila dilakukan tidak akan berdampak secara hukum.Terlebih, beberapa Presiden Indonesia juga pernah menerbitkan perppu, termasuk Jokowi.

Bivitri mencatat setidaknya Jokowi telah dua kali menerbitkan perppu, yakni Perppu Ormas dan Perppu kebiri .Jokowi menandatangani Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada 10 Juli 2017.Sebelumnya, pada 25 Mei 2016 Jokowi juga telah menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang turut mengatur mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

"Jadi intinya ini biasa saja, hanya Presiden secara subjektif mau menimbang tentang situasi-situasi yang berkembang sehingga dia mau mengeluarkan perppu, maka silahkan dikeluarkan lalu kemudian dinilai DPR," ucap dia.

Adapun, pemakzulan terhadap Presiden telah diatur dalam pasal 7A UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden bisa diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Bivitri mengatakan, pelanggaran hukum yang dimaksud yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. "Dan itu pun tidak mudah, harus di bawa dulu ke Mahkamah Konstitusi," ucap dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA